Dirjen WHO Tedros tunggu kepemimpinan Indonesia di G20 pada 2022

Badung (ANTARA) - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 mengatakan ia menanti kepemimpinan Indonesia di G20 untuk periode 2022 dan berharap Indonesia dapat memperkuat solidaritas negara-negara di Asia Pasifik.

"WHO menanti saat bekerja sama dengan Indonesia saat Indonesia memimpin G20 pada 2022 dan berharap Indonesia tetap berkomitmen memelihara solidaritas di kawasan demi membangun Asia Pasifik yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan," kata Tedros lewat sambutannya pada pembukaan BDF ke-13 di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12).

Tedros dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memberi kata sambutan pada pembukaan Bali Democracy Forum ke-13 di hadapan ratusan delegasi asing yang mengikuti acara lewat aplikasi video konferensi dan secara langsung di Nusa Dua, Bali.

Keduanya memberi sambutan lewat tayangan yang telah direkam sebelumnya dan disiarkan pada acara pembukaan.

Dalam kesempatan itu, Tedros menyambut baik acara Bali Democracy Forum dan menyebutkan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan aturan hukum merupakan faktor penting yang membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pelindungan terhadap lingkungan, dan mengurangi kesenjangan.

Dampak pandemi COVID-19 yang dialami warga di lebih dari 200 negara menunjukkan sektor kesehatan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi dan politik, khususnya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di masyarakat, terang Tedros.

"Nyawa dan sumber pendapatan banyak yang hilang, stabilitas sosial, politik, dan ekonomi pun terancam oleh virus (SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, red) yang mewabah di tengah tingginya kesenjangan antarnegara, khususnya terkait kapasitas sistem kesehatan," kata dia menjelaskan.

Demi mengatasi krisis, Tedros mengatakan vaksin, obat-obatan, dan peralatan lain terkait penanganan COVID-19 merupakan barang milik bersama yang tidak dapat dikuasai oleh pribadi, kelompok, atau negara tertentu.

"COVID-19 adalah krisis global sehingga vaksin, obat-obatan, dan peralatan lainnya harus dibagi merata mengingat itu semua adalah barang milik bersama, bukan komoditas milik pribadi," kata Tedros di hadapan sejumlah delegasi asing yang menghadiri acara Bali Democracy Forum secara langsung di Nusa Dua, Bali.

Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang bertujuan menempatkan demokrasi sebagai agenda utama rencana pembangunan negara-negara di Asia Pasifik. BDF, yang digagas dan digelar rutin tiap tahun oleh Indonesia sejak 2008, telah diikuti oleh lebih dari 50 negara sebagai peserta, 73 negara sebagai pengamat dan 10 organisasi internasional.

Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, BDF pada tahun ini digelar secara virtual dan tatap muka di Nusa Dua, Bali, selama satu hari penuh. Untuk pertemuan virtual, setidaknya ada lebih dari 500 peserta dari 69 negara dan empat organisasi internasional yang mengikuti berbagai rangkaian acara.

Sementara untuk pertemuan tatap muka, ada 44 perwakilan dari 26 negara dan tiga organisasi internasional.

Menlu Retno memastikan seluruh rangkaian acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Jadi semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, semuanya tanpa terkecuali telah melakukan PCR test dan hasilnya negatif," ujar dia menjelaskan.