LINDUNGI KORBAN KDRT CIMAHI BENTUK SATGAS PEREMPUAN

Cimahi, 24/3 (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi membentuk satuan tugas (Satgas) Perempuan yakni Satgas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi, untuk melindungi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemkot Cimahi, Dra Tetty Murtiwendani, Rabu, di Cimahi, mengatakan Satgas P2TP2A ini akan dibentuk di setiap kelurahan.

"Setiap kelurahan akan dibentuk Satgas P2TP2A. Setiap kelurahan ada tiga anggota satgas sehingga total satgas yang ada mencapai 45 orang terdiri dari tokoh agama, psikolog dan lain-lain," kata Tetty.

Ia menjelaskan, sebenarnya pembentukan Satgas P2TP2A ini sudah dilakukan sejak tahun 2007 silam namun hanya ada di Pemkot Cimahi.

Selama ini, kata Tetty, karena dianggap sebagai aib keluarga, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga jarang melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat setempat seperti Ketua RT atau hingga ke polisi.

Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan warga Cimahi yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuam maka dibentuklah satgas ini di setiap kelurahan.

Ia menambahkan, satgas tersebut merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan.

Dikatakannya bentuk dari pemberdayaan tersebut melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

"Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini karena perempuan merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial-budaya masyarakat yang patriarkal. Karena tersisih mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal," ujar Tetty.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Cimahi Hj Atty Suharti Tochija, menyatakan, maraknya kasus perempuan yang jadi korban KDRT dikarenakan belum optimalnya sosialisasi UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pihaknya berharap, dengan adanya Satgas P2TP2A ini masalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bisa ditekan.

Ajat s