Garut, 11/11 (ANTARA) - Tim III Komite IV Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI di kabupaten Garut, Rabu, mengadakan kunjungan kerja guna melakukan pengawasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI semester I tahun anggaran 2009.
Memang temuan BPK di kabupaten Garut dan Ciamis relatif kecil dan selama ini telah mendapat perhatian, kata Pimpinan Komite DPD Cholid Mahmud didampingi lima anggotanya, di hadapan Bupati Garut Aceng H.M Fikri dan kalangan birokrat setempat, di Garut.
Cholid mengatakan, penyerapan dana APBN untuk sebagian besar daerah hanya berkisar 26 persen, karena masih belum seluruh pemerintah daerah mampu mengelola alokasi keuangannya.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah, agar pengelolanya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat, katanya.
Karena itu dalam kunjungan kerja yang juga dihadiri Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE dan Ketua DPRD Ciamis, menurut Cholid sangat tepat karena lembaga legislatif sebagai "user" juga sekaligus berfungsi melakukan kontrol atas pengelolaan keuangan di daerah.
Terlebih lagi, adanya temuan BPK RI merupakan salah satu materi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Aceng H.M Fikri antara lain menyatakan, seluruh jajarannya terbuka atas saran dan kontribusi pemikiran sebagai tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan BPK.
Tindakan ini sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Garut, khususnya untuk meningkatkan tata kelola keuangan dengan sebaik mungkin, katanya.
Di kabupaten Garut terdapat beberapa temuan dan rekomendasi BPK, sedangkan di kabupaten Ciamis terdapat tujuh temuan dan 14 rekomendasi, sebagaimana diakui Sekda Ciamis H.D Hidayat.K yang hadir bersama jajarannya di Garut.
Saat ditemui terpisah, staf ahli Bupati Garut bidang Pembangunan Ir Andi Rahmat mengatakan, kinerja Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di daerahnya relatif cukup baik dan respons terhadap adanya temuan BPK RI itu.
Ungkapan senada juga mengemuka dari salah seorang pejabat Bawasda, Zat Zat Munajat, seraya menyatakan temuan BPK RI tak seluruhnya penyimpangan, karena bisa saja terjadi kekeliruan administrasi pengelolaan keuangan, katanya. ***3***
John Doddy Hidayat
(U.PK-HT/C/J003/J003) 11-11-2009 14:11:21