Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Kamis (21/5), telah menyebar 120.655 rapid diagnostic test (RDT) ke 27 kabupaten/kota, instansi pemerintah, dan institusi pendidikan di Jabar dan hasilnya, sebanyak 3.209 warga Jabar terindikasi positif COVID-19 atau reaktif.
"Pemprov Jabar intens melakukan pengetesan COVID-19, baik dengan metode teknik reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR) atau tes swab maupun rapid test. Tujuannya untuk mendapatkan peta persebaran COVID-19 yang komprehensif," kata Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Berli Hamdani, Jumat.
Berli mengatakan alasan Pemprov Jabar masif melakukan tes untuk melacak kontak terpapar COVID-19, mendeteksi keberadaan virus, dan memastikan status pasien COVID-19.
"Selain itu, pengetesan secara masif akan membuat peta persebaran COVID-19 di Jabar semakin komprehensif," kata Berli.
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar pun menjadikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi sebagai momentum pengetesan masif COVID-19 sebab, pergerakan masyarakat mulai menurun sehingga potensi penularan COVID-19 lebih rendah.
Wilayah Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang) yang merupakan zona merah COVID-19 diutamakan untuk pengetesan swab.
"Seperti yang sudah dikabarkan, Kami distribusikan test kit PCR sekitar 15.500 ke 10 kabupaten/kota tersebut saat awal PSBB tingkat provinsi berlaku. Kami minta kabupaten/kota untuk menghabiskan test kit tersebut. Per hari ini, 13.132 alat test kit PCR sudah digunakan," ujar Berli.
Berli menyatakan, pengetesan masif difokuskan juga untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan tenaga kesehatan yang berada di zona merah. Selain itu, pengetesan COVID-19 dilakukan juga di pasar tradisional, yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.
Guna mendapatkan peta persebaran COVID-19 secara optimal, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar merujuk pola yang dilakukan Korea Selatan, yaitu mengetes 0,6 persen dari jumlah penduduknya atau 300.000 penduduk Jabar.
"Untuk mengejar target tersebut, kami melakukan pengadaan alat tes dari BTT (Belanja Tidak Terduga) Jabar yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Bantuan alat tes dari sejumlah pihak pun terus mengalir, seperti dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," kata Berli.
Perkuat Laboratorium Pengetesan
Pengetesan masif di Jabar disertai pula dengan penguatan kesiapan laboratorium, supaya tes masif dengan metode PCR berjalan optimal.
Berli mengatakan, selain Labkesda Jabar, ada delapan laboratorium yang ditunjuk Pemda Provinsi Jabar untuk melakukan pemeriksaan PCR, yakni Unpad Jatinangor, RSHS, RSUI, Labkesda Kota Bekasi, Labkesda Kabupaten Bekasi, IPB, VET Subang, dan BBTKL Jakarta.
"Kami sudah mempunyai laboratorium-laboratorium jejaring. Dengan begitu, pemeriksaan PCR tidak menumpuk di Labkesda Jabar. Total kapasitas pengetesan mencapai 5.838 spesimen per hari, tapi kemampuan pengetesan per hari berada di angka 2.999 spesimen atau 60 persen dari total kapasitas," kata Berli.
Pemerintah Provinsi Jabar konsisten meningkatkan kapasitas pengetesan dengan menyiapkan laboratorium jejaring lainnya. Terdapat 11 laboratorium, yang tersebar di sejumlah daerah di Jabar, tengah dipersiapkan untuk menjadi tempat pengetesan dengan metode PCR.
Ke-11 laboratorium tersebut yaitu LIPI, BB Vet Bogor, RS Cibinong, Citra Arafik, RS Hewan Cikole, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon, RSUD Pelabuhanratu, RS Waled, Al-Ihsan yang bekerja sama dengan Unisba, Poltekes, dan RSP Kerawang.
"Pemda Provinsi Jabar sudah memfasilitasi pelaksanaan visitasi kelayakan dan kesiapan ke-11 laboratorium satelit tersebut, serta keluarnya rekomendasi operasional ke Litbangkes Kemenkes. Juga menyiapkan Reagensia PCR-reagensia ekstraksi-VTM-swab sticks," ujar Berli.
Kesiapan laboratorium akan membuat tes dengan metode berjalan optimal. Tes swab sendiri dilakukan untuk menerapkan intervensi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan, menyeimbangkan pengendalian pandemi kesehatan dengan kebutuhan hidup dasar masyarakat Jabar yang menjalani PSBB.
