Jakarta (ANTARA) - Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mendorong pemerintah dan semua pihak agar mewaspadai ledakan pandemi virus corona penyebab COVID-19 menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah.
"Hal tersebut sangat mendesak seiring akan tibanya bulan Ramadhan pada 24 April 2020 dan Fitri 25 Mei 2020," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono melalui penjelasan yang disampaikan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan budaya silaturahim, ziarah kubur menjelang Ramadhan, buka puasa bersama dan Shalat Tarawih berjamaah selama bulan puasa serta tradisi mudik tahunan adalah tantangan besar untuk menahan ledakan COVID-19 di Tanah Air.
Baca juga: Cegah COVID-19, Polda Jabar instruksikan anggotanya tidak mudik
Menurut dia dalam situasi normal IDEAS mengestimasi jumlah pemudik dari Jabodetabek berada di kisaran 10 juta orang dengan jalur utama pergerakan menuju Jawa Tengah sebanyak 4,7 juta jiwa, Jawa Barat 2,8 juta jiwa dan Jawa Timur 1,3 juta jiwa.
"Tanpa kesadaran dan kebijakan pembatasan yang ketat, potensi penyebaran COVID-19 dari episentrum ke penjuru Jawa adalah keniscayaan," katanya.
Jika potensi ledakan pandemi COVID-19 dari tradisi di bulan puasa tidak dicegah secara optimal, katanya, maka berdasarkan pola penggandaan di Indonesia memasuki Idul Fitri terancam lonjakan yang bisa menembus 300 ribu kasus.
Baca juga: Denny prediksi Indonesia berpotensi lima besar COVID-19 jika mudik dibolehkan
Jabodetabek, katanya, adalah episentrum COVID-19. Lebih dari setengah kasus infeksi virus itu terjadi di wilayah tersebut. Dengan posisi dan keterkaitan ekonomi-sosial Jabodetabek berhubungan kuat dengan wilayah lainnya terutama Pulau Jawa.
Dengan kepadatan penduduk Jabodetabek yang tinggi di kisaran 11.100 jiwa per kilometer persegi, penyebaran COVID-19 dapat terjadi secara eksponensial. Dibutuhkan akselerasi dan penguatan kebijakan karantina di Jakarta dan wilayah sekitarnya demi melindungi lebih dari 34 juta warga di wilayah itu.
"Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak, dalam satu pekan ke depan juga kami mendorong ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jawa di luar Jabodetabek," demikian Yusuf Wibisono .
Baca juga: Presiden tegaskan larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN
