DPRD dorong terbentuknya DOB Cianjur Selatan

Cianjur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Cianjur, Jawa Barat, mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Cianjur Selatan segera terealisasi sesuai dengan harapan warga di wilayah tersebut.

Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim di Cianjur, Selasa, mengatakan dalam masa reses beberapa hari lalu, pihaknya banyak mendapatkan masukan dari warga di daerah pemilihan 5, Cianjur Selatan agar DOB secepatnya dilakukan.

"Harapan kami pihak provinsi dan pusat segera merespon dan moratorium DOB secepatnya dicabut, agar keinginan warga untuk memiliki kabupaten mandiri segera terwujud," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mendorong pihak eksekutif untuk segera mempersiapkan keinginan warga tersebut dengan berbagai hal termasuk pemerintahan sementara yang didukung penuh kabupaten induk.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur, terkait berbagai persiapan pendukung terbentuknya kabupaten baru Cianjur Selatan. Ketika moratorium dicabut DOB sudah dapat berjalan," katanya.

Sementara Pemkab Cianjur, mendorong pembentukan DOB atau pemekaran Cianjur selatan segera terealisasi agar pembangunan di wilayah terujung lebih merata dan dapat dilakukan dengan cepat.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, Pemkab Cianjur baik dari eksekutif ataupun legislatif sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk pemekaran Cianjur Selatan.

"Cianjur Selatan akan menjadi daerah otonomi baru, agar pembangunan dapat dilakukan dengan cepat dan merata. Kami akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang terbentuknya DOB," katanya.

Pemkab akan terus mengupayakan agar pemerintah provinsi dan pusat segera menyetujui pemekaran Cianjur Selatan dalam waktu dekat karena sudah ada kesepakatan bersama, sehingga keinginan warga selatan dapat dengan cepat ditindaklanjuti.

Baca juga: Pemkab Garut faktualisasi dukungan desa untuk rencana DOB

Baca juga: DOB Garut Selatan tinggal tunggu moratorium dicabut, kata legislator Jabar

Baca juga: Golkar Bogor usul moratorium DOB dicabut