Mahasiswa tolak RAPBD Kabupaten Garut yang abaikan kepentingan rakyat

Garut (ANTARA) - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 yang tidak berpihak atau mengabaikan kepentingan rakyat di kawasan Jalan Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.

Perwakilan aksi mahasiswa, Irpan Taufik mengatakan, mahasiswa terpaksa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Bupati Garut tentang RAPBD yang tidak pro terhadap sejahterakan rakyat.

"Sejatinya APBD harus pro rakyat, namun demikian itu hanya bualan belaka," kata Taufik di sela-sela aksi.

Ia menuturkan, Bupati Garut Rudy Gunawan dalam menentukan kebijakan penggunaan APBDnya tidak proporsional, terbukti dengan pembagian untuk kepentingan masyarakat hanya 35 persen.

Sedangkan untuk anggaran belanja pegawai mencapai 65 persen dari RAPBD Garut, atau pembagiannya sangat jauh untuk kepentingan rakyat.

"Sementara untuk belanja pegawai dan yang lainnya mencapai 65 persen dari RAPBD yang ada," katanya.

Ia mendesak legislatif sebagai wakil rakyat untuk menolak tegas RAPBD yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Anggota DPRD Garut, lanjut dia, harus memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat secara serius, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Kita juga menuntut untuk transparansi RAPBD 2020," katanya.

Aksi tersebut digelar oleh kalangan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Aksi tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas kendaraan karena digelar di tengah jalan, bahkan melakukan aksi jalan kaki dari Simpang Lima menuju Kantor DPRD Garut dengan menyusuri Jalan Pembangunan dan Jalan Patriot.***2***

Baca juga: Ratusan mahasiswa kembali gelar aksi di depan Gedung Sate Bandung

Baca juga: BEM SI kembali unjuk rasa serukan aksi #tuntaskanreformasi