Sentul, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Jawa Barat, Ade Yasin menyampaikan permintaannya kepada Presiden Joko Widodo agar memberi perhatian khusus kepada Kabupaten Bogor, mengingat wilayahnya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu.
"Kami berharap Kabupaten Bogor juga dapat perhatian khusus. Sekarang kan ada 10 daerah yang menjadi perhatian khusus terutama daerah memiliki obyek wisata," kata Ade Yasin kepada ANTARA di lokasi Rakornas Forkopimda.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Kabupaten Bogor di masa kepemimpinannya juga mulai mengedepankan sektor wisata. Hal itu ia buktikan melalui program Bogor The City of Sport and Tourism, yaitu mendongkrak target kunjungan wisata dari 7,3 juta orang per tahun menjadi 10 juta orang per tahun.
Di samping itu, ia juga akan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat mengenai pengambilan solusi dari kemacetan yang masih kerap terjadi di jalur Puncak Cisarua.
"Saya juga dalam forum ini ingin juga mengungkapkan kebutuhan kita mengenai Jalur Puncak, karena kan Puncak ini jalur nasional. Sampai kapan puncak ini terus-terusan macet, solusinya seperti apa," kata Ade Yasin.
Namun, menurut dia paling penting yaitu program-program Kabupaten Bogor yang ia anggarkan di RAPBD 2020 sudah sesuai dengan panduan dari RAPBN.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, Rakornas Forkopimda yang digelar perdana ini memiliki tema 'Sinergi untuk Indonesia maju'. Tujuannya yaitu menyinergikan dan menyelaraskan visi misi dan rencana pembangunan lima tahun ke depan Presiden dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia. Sehingga, ada kesesuaian program sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketuk palu.
Pasalnya, ada lima program prioritas yang digaungkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, yaitu pertama mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan dan pendidikan, kedua mengenai pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat reformasi birokrasi, kelima yaitu transformasi ekonomi.
"Nanti penjabaran banyak sekali oleh Menteri, Menko, itu nanti diharapkan bisa dimasukkan dalam program daerah membangun membuat dasar kebutuhan khas masing-masing," kata Tito.
Baca juga: Rakornas Forkopimda di Sentul Bogor akan dihadiri 3.000-an pejabat
Baca juga: Forkopimda Kota Bekasi sepakat wujudkan zona integritas
