Finalisasi APBD-P Jabar 2019 soroti anggaran PON 2020

Bandung (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan pembahasan finalisasi dan rapat pleno Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaram 2019 dengan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat. 

Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat lrfan Suryanagara, Rabu, mengatakan finalisasi APBD-P Jabar 2019 menyoroti sejumlah hal diantara tentang guru di daerah terpencil dan anggaran PON XX Tahun 2020.

"Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang terakhir untuk periode sekarang untuk pembangunan APBD Perubahan Jabar 2019," kata dia.

lrfan menegaskan, dalam rapat antara pihaknya dengan TAPD dan dalam pertemuan tersebut juga menitikberatkan pembahasan mengenai anggaran untuk keikutsertaan Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. 

Selain itu, kata dia, untuk guru terpencil turut menjadi prioritas bagi dewan khususnya Banggar DPRD  Jabar terlebih guru di daerah terpencil hanya fokus mengajar dan berbeda dengan guru di daerah yang sudah maju. 

"Guru di daerah itu tertutup ruang dia bisa mencari nafkah lain. Karena daerah terpencil, mau cari apalagi," katanya. 

Anggota Banggar DPRD Provinsi Jabar, Yod Mintaraga mengatakan guru harus melaksanakan kewajibannya di sekolah yang ditempatkan dan bisa juga mengajar di tempat lain dan jika memungkinkan guru tersebut bisa membuka usaha.

"Oleh karenanya, itu harus menjadi perhatian," katanya. 

Yod menambahkan, peningkatan penghasilan bagi guru di pedesaan dan daerah terpencil ini penting diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, demi pemenuhan hak hidup Iayak bagi para guru.

Apalagi guru di pedesaan dan terpencil tidak ada ruang untuk mencari penghasilan tambahan. 

"Guru di daerah itu tertutup ruang kesempatan bisa mencari nafkah Iain. Karena daerah terpencil. Jadi mau cari apalagi. Guru itu hanya fokus mengajar," jelas dia. 

"ltupun kalau guru tersebut mengajar di daerah yang sudah maju akses infrastruktur baik. Ruang guru untuk mengabdikan diripun lebih terbuka," lanjut Yod. 

Oleh karena itu kata Yod, Fraksi Golkar meminta Pemprov Jawa Barat lebih memperhatikan masalah ini dan peningkatan penghasilan bagi guru di pedesaan dan daerah terpencil harus dilakukan sebagai salah satu upava pemenuhan hak hidup layak untuk para guru. 

Untuk besarnya peningkatan penghasilan tersebut nantinya diukur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.