Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat inisiasi pembentukan pedoman publikasi dan pelayanan aspirasi, sebagai upaya peningkatakan tugas dan fungsi Humas DPRD.
Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan Humas DPRD menghadapi era revolusi industri 4.0 sehingga Humas DPRD dituntut mampu adaptif terhadap perubahan tersebut.
Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat Yedi Sunardi menjelaskan, bahwa rapat koordinasi kehumasan tak hanya sekedar rutinitas namun sebagai media bagi Humas DPRD se Jawa Barat untuk meningkatkan kinerja.
Menurut Yedi, permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Humas DPRD adalah implementasi dari tupoksi Humas itu sendiri.
"Setelah hasil evaluasi mengenai publikasi DPRD dan aspirasi masyarakat, bahwa sentimen masyarakat rendah terhadap DPRD. Rapat koordinasi in'I menjadi salah satu upaya pemecahan masalah dan pencarian solusi terkait permasalahan tersebut" kata Yedi, dalam siaran persnya.
Yedi menyatakan, pihaknya menginisiasi dirumuskannya pedoman publikasi dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan seluruh Humas DPRD kabupaten/kota se Jawa Barat.
”Kita akan membuat pedoman publikasi DPRD dan aspirasi masyarakat. Kami melibatkan Humas Sekretariat DPRD se Jawa Barat, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan salah satunya mendukung menyusun pedoman publikasi DPRD dan aspirasi" katanya.
Lebih lanjut Ia menambahkan, dalam pedoman tersebut terdapat kesepatakatan mengenai standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta infrastruktur penunjang tupoksi kehumasan.
"Adapun aspirasi terkait standarisasi sumber daya manusia, SOP, serta infrastruktur keHumasan. Sehingga Humas DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki standarisasi yang sama" ujamya.
Ia berharap, Iahirnya pedoman publikasi dan aspirasi masyarakat dapat meningkatkan kinerja Humas DPRD di Jawa Barat.
Sehingga Humas dapat adaptif serta mampu bersaing ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini.
"Setelah pedoman ini terbentuk, Humas DPRD dapat memberikan materi publikasi yang menarik dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: DPRD Jabar dorong optimalisasi UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan
Baca juga: DPRD Jabar: Kota Depok kekurangan ruang kelas baru
Baca juga: DPRD Jabar dorong potensi perindustrian dan perdagangan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan Humas DPRD menghadapi era revolusi industri 4.0 sehingga Humas DPRD dituntut mampu adaptif terhadap perubahan tersebut.
Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat Yedi Sunardi menjelaskan, bahwa rapat koordinasi kehumasan tak hanya sekedar rutinitas namun sebagai media bagi Humas DPRD se Jawa Barat untuk meningkatkan kinerja.
Menurut Yedi, permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Humas DPRD adalah implementasi dari tupoksi Humas itu sendiri.
"Setelah hasil evaluasi mengenai publikasi DPRD dan aspirasi masyarakat, bahwa sentimen masyarakat rendah terhadap DPRD. Rapat koordinasi in'I menjadi salah satu upaya pemecahan masalah dan pencarian solusi terkait permasalahan tersebut" kata Yedi, dalam siaran persnya.
Yedi menyatakan, pihaknya menginisiasi dirumuskannya pedoman publikasi dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan seluruh Humas DPRD kabupaten/kota se Jawa Barat.
”Kita akan membuat pedoman publikasi DPRD dan aspirasi masyarakat. Kami melibatkan Humas Sekretariat DPRD se Jawa Barat, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan salah satunya mendukung menyusun pedoman publikasi DPRD dan aspirasi" katanya.
Lebih lanjut Ia menambahkan, dalam pedoman tersebut terdapat kesepatakatan mengenai standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta infrastruktur penunjang tupoksi kehumasan.
"Adapun aspirasi terkait standarisasi sumber daya manusia, SOP, serta infrastruktur keHumasan. Sehingga Humas DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki standarisasi yang sama" ujamya.
Ia berharap, Iahirnya pedoman publikasi dan aspirasi masyarakat dapat meningkatkan kinerja Humas DPRD di Jawa Barat.
Sehingga Humas dapat adaptif serta mampu bersaing ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini.
"Setelah pedoman ini terbentuk, Humas DPRD dapat memberikan materi publikasi yang menarik dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: DPRD Jabar dorong optimalisasi UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan
Baca juga: DPRD Jabar: Kota Depok kekurangan ruang kelas baru
Baca juga: DPRD Jabar dorong potensi perindustrian dan perdagangan
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019