DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong program tempat pelatihan untuk mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon agar Iebih eksis lagi di masyarakat.
"Hal itu ialah sebagai Iangkah dari kebijakan gubernur untuk mengoptimalkan Program Wirausaha Baru (WUB) di Jawa Barat," kata Anggota Komisi ll DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rojak Muslim, dalam siaran persnya, Sabtu.
Dia mengatakan, dari semua program unggulan yang di tawarkan, salah satu program prioritas ialah diantaranya tempat pelatihan atau workshop agar UPTD ini menjadi Iebih eksis di masyarakat.
Hal itu tentu nya harus dikoordinasikan dan didiskusikan Iebih Ianjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang belum terakomodir.
"Jadi intinya kalo ada softcopy atau proposal pengajuan yang sudah ada atau apapun jenisnya itu biar kami pegang nanti kita akan rapatkan di komisi hal hal mana saja yang harus di dorong oleh dewan," ujar Abdul Rojak yang melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon, pada Kamis (11/4).
Selain itu, Ianjut Abdul, kunjungan ke UPTD tersebut untuk mengetahui perkembangan WUB di bawah kebijakan gubernur baru karena di kebijakan sebelumnya tanpa terkecuali semua instansi harus ada WUB.
Kemudian terbatasnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tidak menjadi bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya.
Padahal, lanjut dia, seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat secara langsung.
"Tapi masalahnya sarana dan prasarana untuk mendukungnya itu belum terakomodir dengan baik diantaranya ruang belajar, showroom produk unggulan hasil hutan, asrama atau mess pengajar, Iaboratorium dan lain lainnya,” katanya.
Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar DPRD Jawa Barat ini berharap WUB ini yang sudah di tata sedemikian rupa dengan dihadapkannya kebijakan baru akhirya hilang.
Padahal, program WUB tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara kebijakan lama dan kebijakan baru sekarang dan juga perbanyak workshop agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada.
"Karena untuk menjalankan program unggulan itu dibutuhkan persiapan yang tepat," katanya.
Apalagi adanya koordinasi yang positif bersama sama dengan UPTD lainnya baik itu pengadaan lahan maupun UPTD pendukung lainnya agar bersinergi untuk memajukan antara satu sama lainnya.
Sehingga untuk menuju visi misi Jabar Juara Lahir Bathin dengan dukungan yang penuh dari jajaran pelaksanan teknis dapat terwujud.
"Pengalokasian tempat saja dulu untuk pelatihannya nanti bisa berkordinasi dengan UPTD Iain terkait pengadaan lahan jangan sampai sifat ego sektoral terjadi di jawa barat yang akibat nya menjadi kendala utama dalam proses memajukan suatu daerah," tandasnya.
Baca juga: DPRD Jabar usulkan perda kedaruratan pakan
Baca juga: Ketua DPRD Jabar singgung masalah lingkungan hidup di Musrembang
Baca juga: Legislator: BPSK kurang dilihat oleh masyarakat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Hal itu ialah sebagai Iangkah dari kebijakan gubernur untuk mengoptimalkan Program Wirausaha Baru (WUB) di Jawa Barat," kata Anggota Komisi ll DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rojak Muslim, dalam siaran persnya, Sabtu.
Dia mengatakan, dari semua program unggulan yang di tawarkan, salah satu program prioritas ialah diantaranya tempat pelatihan atau workshop agar UPTD ini menjadi Iebih eksis di masyarakat.
Hal itu tentu nya harus dikoordinasikan dan didiskusikan Iebih Ianjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang belum terakomodir.
"Jadi intinya kalo ada softcopy atau proposal pengajuan yang sudah ada atau apapun jenisnya itu biar kami pegang nanti kita akan rapatkan di komisi hal hal mana saja yang harus di dorong oleh dewan," ujar Abdul Rojak yang melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon, pada Kamis (11/4).
Selain itu, Ianjut Abdul, kunjungan ke UPTD tersebut untuk mengetahui perkembangan WUB di bawah kebijakan gubernur baru karena di kebijakan sebelumnya tanpa terkecuali semua instansi harus ada WUB.
Kemudian terbatasnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tidak menjadi bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya.
Padahal, lanjut dia, seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat secara langsung.
"Tapi masalahnya sarana dan prasarana untuk mendukungnya itu belum terakomodir dengan baik diantaranya ruang belajar, showroom produk unggulan hasil hutan, asrama atau mess pengajar, Iaboratorium dan lain lainnya,” katanya.
Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar DPRD Jawa Barat ini berharap WUB ini yang sudah di tata sedemikian rupa dengan dihadapkannya kebijakan baru akhirya hilang.
Padahal, program WUB tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara kebijakan lama dan kebijakan baru sekarang dan juga perbanyak workshop agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada.
"Karena untuk menjalankan program unggulan itu dibutuhkan persiapan yang tepat," katanya.
Apalagi adanya koordinasi yang positif bersama sama dengan UPTD lainnya baik itu pengadaan lahan maupun UPTD pendukung lainnya agar bersinergi untuk memajukan antara satu sama lainnya.
Sehingga untuk menuju visi misi Jabar Juara Lahir Bathin dengan dukungan yang penuh dari jajaran pelaksanan teknis dapat terwujud.
"Pengalokasian tempat saja dulu untuk pelatihannya nanti bisa berkordinasi dengan UPTD Iain terkait pengadaan lahan jangan sampai sifat ego sektoral terjadi di jawa barat yang akibat nya menjadi kendala utama dalam proses memajukan suatu daerah," tandasnya.
Baca juga: DPRD Jabar usulkan perda kedaruratan pakan
Baca juga: Ketua DPRD Jabar singgung masalah lingkungan hidup di Musrembang
Baca juga: Legislator: BPSK kurang dilihat oleh masyarakat
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019