Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan salah satu masalah pendidikan yang krusial di Kota Depok ialah kurangnya jumlah ruang kelas baru (RKB) sehingga DPRD meminta pembangunan RKB di wilayah ini harus dimaksimalkan.
"Dari jumlah 27.000 lulusan SMP 7.000 diantaranya tidak dapat tertampung. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, menutut lrfan adalah kurangnya jumlah ruang kelas di Kota Depok," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, dalam siaran persnya, Selasa.
Kemarin, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog dengan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Kota Depok dan Pemerhati Pendidikan dengan tema "Upaya Antisipasi Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 Sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018" di Kota Depok.
Menurut Irfan kompleksnya persoalan pendidikan di Kota Depok mengakibatkan tidak tertampungnya lulusan SMP.
Oleh karena itu pihaknya berencana, akan memaksimalkan penambahan ruang kelas baru di Kota Depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami akan mengusulkan ruangan kelas baru, ruang kelas maksimal ternyata menurut dinas maksimalnva dua belas dan rata-rata masih ada yang sembilan. Kita akan maksimalkan dua belas, setelah maksimal dan masih juga tidak mampu. baru kita bangun (sekolah baru)," kata Irfan.
Irfan menambahkan, selain memprioritaskan penambahan ruang kelas baru pihaknya akan mempersipakan regulasi terkait pemberian bantuan kepada murid tidak mampu dijenjang SMA/SMK,
"Bagaimana memberikan subsidi kepada siswa miskin di SMA, yang sebelumnya di Kota Depok diberikan sekarang beralih ke provinsi tidak ada Termasuk bagaimana sekolah swasta yang ketika sekolah negeri ditambah mereka harus diperhatikan," katanya.
Terkait dengan persoalan kondisi minimnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta, lrfan merencanakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Forum Kepala Sekalah Swasta (FKSS) di Jawa Barat untuk mencari tahu permasalahan yang dialami oleh SMA/SMK swasta di Jabar.
"Terkait dengan sekolah swasta ini kita akan evaluasi dan pelajari lebih mendalam, kita akan rencanakan melakukan pertemuan dengan FKSS. Karena kita ingin tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh sekolah sekolah swasta diJawa Barat" ujarnya.
Lebih lanjut lrfan berharap, permasalahan PPDB dari tahun ke tahun terus berulang ini dapat segera terselesaikan, dengan solusi yang telah didapatkan dari aspirasi dan masukan para unsur pendidikan di Jawa Barat.
"Kita harus segera memaksimalkan ruangan kelas baru, kita akan ubah SK Gubernur lalu membangun sekolah baru Kami berharap ini dapat segera dilakukan," katanya.
Baca juga: DPRD Jabar dorong potensi perindustrian dan perdagangan
Baca juga: Bakal jadi bandara kargo e-commerce, ini harapan DPRD Jabar untuk Bandara Kertajati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Dari jumlah 27.000 lulusan SMP 7.000 diantaranya tidak dapat tertampung. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, menutut lrfan adalah kurangnya jumlah ruang kelas di Kota Depok," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, dalam siaran persnya, Selasa.
Kemarin, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog dengan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Kota Depok dan Pemerhati Pendidikan dengan tema "Upaya Antisipasi Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 Sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018" di Kota Depok.
Menurut Irfan kompleksnya persoalan pendidikan di Kota Depok mengakibatkan tidak tertampungnya lulusan SMP.
Oleh karena itu pihaknya berencana, akan memaksimalkan penambahan ruang kelas baru di Kota Depok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami akan mengusulkan ruangan kelas baru, ruang kelas maksimal ternyata menurut dinas maksimalnva dua belas dan rata-rata masih ada yang sembilan. Kita akan maksimalkan dua belas, setelah maksimal dan masih juga tidak mampu. baru kita bangun (sekolah baru)," kata Irfan.
Irfan menambahkan, selain memprioritaskan penambahan ruang kelas baru pihaknya akan mempersipakan regulasi terkait pemberian bantuan kepada murid tidak mampu dijenjang SMA/SMK,
"Bagaimana memberikan subsidi kepada siswa miskin di SMA, yang sebelumnya di Kota Depok diberikan sekarang beralih ke provinsi tidak ada Termasuk bagaimana sekolah swasta yang ketika sekolah negeri ditambah mereka harus diperhatikan," katanya.
Terkait dengan persoalan kondisi minimnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta, lrfan merencanakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Forum Kepala Sekalah Swasta (FKSS) di Jawa Barat untuk mencari tahu permasalahan yang dialami oleh SMA/SMK swasta di Jabar.
"Terkait dengan sekolah swasta ini kita akan evaluasi dan pelajari lebih mendalam, kita akan rencanakan melakukan pertemuan dengan FKSS. Karena kita ingin tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh sekolah sekolah swasta diJawa Barat" ujarnya.
Lebih lanjut lrfan berharap, permasalahan PPDB dari tahun ke tahun terus berulang ini dapat segera terselesaikan, dengan solusi yang telah didapatkan dari aspirasi dan masukan para unsur pendidikan di Jawa Barat.
"Kita harus segera memaksimalkan ruangan kelas baru, kita akan ubah SK Gubernur lalu membangun sekolah baru Kami berharap ini dapat segera dilakukan," katanya.
Baca juga: DPRD Jabar dorong potensi perindustrian dan perdagangan
Baca juga: Bakal jadi bandara kargo e-commerce, ini harapan DPRD Jabar untuk Bandara Kertajati
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019