BI fasilitasi UMKM di Cirebon bertemu dengan lembaga pembiayaan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Jawa Barat, memfasilitasi para pelaku UMKM di daerahnya untuk bertemu dan menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan melalui program Business Matching guna pengembangan produk.

 

“Kami memberikan fasilitas itu, mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan. Fasilitas ini bisa secara konvensional atau syariah,” kata Kepala KPw BI Cirebon Hestu Wibowo di Cirebon, Sabtu.

 

Hestu mengatakan program tersebut mulai dikembangkan pada tahun 2023 dan selama pelaksanaannya, terdapat 30 pelaku UMKM di Kota Cirebon yang terhubung dengan lembaga pembiayaan.

 

Sedangkan untuk skala nasional, lebih dari 2.700 pelaku UMKM sudah terfasilitasi dalam program Business Matching tersebut.

 

“Kita kembangkan di 2023 ini, dengan fasilitas informasi data pembiayaan melalui situs resmi Bank Indonesia. Program ini merupakan salah satu bentuk pengembangan UMKM di Bank Indonesia untuk Gernas Bangga Buatan Indonesia,” ujarnya.

 

Menurut dia a sejak beberapa tahun terakhir BI Cirebon selalu memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM di wilayah kerjanya, untuk mampu bersaing dan memperluas jangkauan pemasaran produk.

 

Lewat program Business Matching, BI Cirebon telah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM terkait ekspansi dalam pembiayaan.

 

Dengan terhubungnya pelaku UMKM dengan dengan lembaga keuangan resmi, maka mereka dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya menjadi lebih baik.

---

“Kita juga mengembangkan di aspek kelembagaannya. Dalam rangka terciptanya ekosistem yang terintegrasi dan mendorong peningkatan ekonomi. Kemudian kita bantu UMKM di bidang penguatan kapasitas. Kita meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi,” jelas Hestu.

 

Lebih lanjut, Hestu mengungkapkan selama ini sektor UMKM sudah memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian di Indonesia.

 

Oleh sebab itu, BI Cirebon terus berusaha agar pelaku UMKM di daerahnya bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi dengan kualitas produk yang mampu bersaing dengan brand besar lainnya.

 

“Nilai ekspor nasional UMKM itu sekitar 15 persen. Kita perlu mendorong agar UMKM ini bisa naik kelas,” ucapnya.