Antarajawabarat.com,1/7 - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo mengatakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir transaksi lelang di 'Layanan Pengadaan Secara Elektronik' atau LPSE Jawa Barat mencapai tiga kali dari LPSE Jawa Timur.
"Yakni di LPSE Jawa Barat mencapai Rp15 triliun sementara LPSE Jatim Rp5 triliun," kata Agus Rahardjo usai menghadiri HUT Ke-5 dan Peresmian Ruang Network Operations Center (NOC) LPSE Jawa Barat di Kota Bandung, Senin.
Ia menuturkan, selama lima tahun berdiri Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Jabar juga telah mencatat berbagai prestasi.
"Salah satu prestasinya ialah user ID penyedia/peserta LPSE di Jabar paling banyak di Indonesia. Yaitu, mencapai 10 persen dari 210.866 penyedia yang memiliki identitas di seluruh LPSE di Indonesia," kata dia.
Menurut Agus, peran Pemprov Jabar dalam mengelola LPSE perlu dicontoh oleh provinsi lain karena LPSE Jabar aktif mau turun hingga ke bawah untuk mendorong kabupaten/kota agar menggunakan layanan ini.
Untuk saat ini, katanya, semua LPSE di Indonesia sudah dilengkapi dengan sistem "whistleblowing System".
"Jadi, melalui sistem ini memungkinkan orang yang punya bukti, orang dalam untuk melaporkan kalau ada penyimpangan," ujarnya.
Dikatakannya, dengan sistem itu maka jika "orang dalam" mau menyembunyikan namanya maka tinggal melaporkan data lengkap itu pasti akan diteruskan oleh pihaknya.
"Karena kalau melapor tidak ada data kan itu fitnah," katanya.
Ia menuturkan, LKPP sudah mengirimkan satu kasus yang dilaorkan melalui "whistleblowing system" ini ke KPK.
"Di mana dan berapanya, tidak bisa diungkapkan. Yang pasti, kasus tersebut bukan di Jabar. Dan memang pelaporan melalui system tersebut masih jarang. Tapi, sudah ada yang memanfaatkan,¿¿ katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menambahkan dari segi efisiensi lelang melalui LPSE ini setiap tahun menunjukkan hasil yang positif.
Pihaknya menuturkan, tahun ini, jumlah paket tender hingga 24 Juni 2013 mencapai 1.978 paket dengan jumlah pagunya, sebesar Rp2,2 triliun dan sudah selesai sebanyak 1.568 paket senilai Rp1,8 triliun.
"Sehingga efisiensinya, sudah mencapai Rp198 miliar atau sekitar 10,54 persen," katanya.
Peranan LPSE, kata Wagub Jabar, sebagai penyedia tender juga bisa ditingkatkan untuk mendorong transparansi pengguna layanan pada organisasi perangkat daerah yakni, melalui "whistleblowing system".
"Hal ini yang penting dan bagus, kita bisa dilaporkan temen kita tanpa kita tahu kalau terjadi penyimpangan. Ini, ruang kontrol yang dibuka oleh teknologi,¿¿ katanya.
Ketika ditanyakankan mengapa di Provinsi Jabar belum ada yang melapor menggunakan sistem tersebut, Deddy mengatakan mungkin sistemnya belum berjalan dengan semestinya atau tidak ada yang menyimpang.
"Itu kan yang melaporkan akan dilindungi dan mendapatkan hadiah malahan," katanya.***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Yakni di LPSE Jawa Barat mencapai Rp15 triliun sementara LPSE Jatim Rp5 triliun," kata Agus Rahardjo usai menghadiri HUT Ke-5 dan Peresmian Ruang Network Operations Center (NOC) LPSE Jawa Barat di Kota Bandung, Senin.
Ia menuturkan, selama lima tahun berdiri Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Jabar juga telah mencatat berbagai prestasi.
"Salah satu prestasinya ialah user ID penyedia/peserta LPSE di Jabar paling banyak di Indonesia. Yaitu, mencapai 10 persen dari 210.866 penyedia yang memiliki identitas di seluruh LPSE di Indonesia," kata dia.
Menurut Agus, peran Pemprov Jabar dalam mengelola LPSE perlu dicontoh oleh provinsi lain karena LPSE Jabar aktif mau turun hingga ke bawah untuk mendorong kabupaten/kota agar menggunakan layanan ini.
Untuk saat ini, katanya, semua LPSE di Indonesia sudah dilengkapi dengan sistem "whistleblowing System".
"Jadi, melalui sistem ini memungkinkan orang yang punya bukti, orang dalam untuk melaporkan kalau ada penyimpangan," ujarnya.
Dikatakannya, dengan sistem itu maka jika "orang dalam" mau menyembunyikan namanya maka tinggal melaporkan data lengkap itu pasti akan diteruskan oleh pihaknya.
"Karena kalau melapor tidak ada data kan itu fitnah," katanya.
Ia menuturkan, LKPP sudah mengirimkan satu kasus yang dilaorkan melalui "whistleblowing system" ini ke KPK.
"Di mana dan berapanya, tidak bisa diungkapkan. Yang pasti, kasus tersebut bukan di Jabar. Dan memang pelaporan melalui system tersebut masih jarang. Tapi, sudah ada yang memanfaatkan,¿¿ katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menambahkan dari segi efisiensi lelang melalui LPSE ini setiap tahun menunjukkan hasil yang positif.
Pihaknya menuturkan, tahun ini, jumlah paket tender hingga 24 Juni 2013 mencapai 1.978 paket dengan jumlah pagunya, sebesar Rp2,2 triliun dan sudah selesai sebanyak 1.568 paket senilai Rp1,8 triliun.
"Sehingga efisiensinya, sudah mencapai Rp198 miliar atau sekitar 10,54 persen," katanya.
Peranan LPSE, kata Wagub Jabar, sebagai penyedia tender juga bisa ditingkatkan untuk mendorong transparansi pengguna layanan pada organisasi perangkat daerah yakni, melalui "whistleblowing system".
"Hal ini yang penting dan bagus, kita bisa dilaporkan temen kita tanpa kita tahu kalau terjadi penyimpangan. Ini, ruang kontrol yang dibuka oleh teknologi,¿¿ katanya.
Ketika ditanyakankan mengapa di Provinsi Jabar belum ada yang melapor menggunakan sistem tersebut, Deddy mengatakan mungkin sistemnya belum berjalan dengan semestinya atau tidak ada yang menyimpang.
"Itu kan yang melaporkan akan dilindungi dan mendapatkan hadiah malahan," katanya.***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013