Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut imbau pengusaha untuk melakukan komunikasi yang baik terkait masalah kemampuan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri kepada karyawan agar bisa saling mengerti dengan kondisi usaha saat ini terdampak wabah COVID-19.
"Kondisi perusahaan yang bagus dan jelek ceritakan saja, kalau perlu dicicil, ya sampaikan dengan baik, jangan sampai terjadi gejolak, karena kondusivitas itu hal yang utama dalam berinvestasi, mari kita ciptakan iklim bisnis yang kondusif di Garut," kata Ketua Kadin Kabupaten Garut Yudi Nugraha di Garut, Sabtu.
Ia menuturkan wabah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak setahun lalu itu telah berdampak buruk terhadap perusahaan-perusahaan karena terganggunya perekonomian di daerah bahkan nasional.
Sektor usaha yang cukup terdampak akibat wabah COVID-19, kata dia, di antaranya usaha restoran, perhotelan, konstruksi, dan properti, karena dalam pandemi ini kondisi pasar tidak mementingkan sektor tersebut.
"Ya jujur saja dengan kondisi sekarang memang kita pengusaha baik itu pengusaha di bidang restoran. perhotelan, konstruksi, hampir semua pengusaha yang di bawah binaan Kadin terdampak COVID-19," katanya.
Akibat dampak pandemi itu, kata Yudi, tentu pengusaha mengalami hambatan dalam memenuhi kewajibannya membayar THR kepada seluruh karyawan sesuai aturan yang berlaku.
"Jujur pengusaha menghadapi THR mempunyai hambatan yaitu dari sisi pembayaran," katanya.
Meski kondisinya terdampak, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh pengusaha untuk berusaha secara maksimal membayarkan THR sesuai aturan kepada karyawannya.
Apabila perusahaannya benar-benar memprihatinkan harus bisa mengkomunikasikan kondisi bisnis perusahaan dan keuangannya kepada karyawan sehingga ada kejelasan yang akhirnya bisa saling memahami.
"Diharapkan bisa menyelesaikan THR ini sebaik-baiknya, kalau sekarang ini sedang terpuruk sampaikan, komunikasi yang baik jangan sampai terjadi gejolak, jangan sampai karyawan ini dikecewakan tanpa dilakukan komunikasi yang baik terhadap mereka," katanya.
Ia berharap kondisi perusahaan yang saat ini terdampak wabah COVID-19 mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah dalam rangka menggenjot kembali perekonomian daerah di Garut agar lebih baik.
Menurut dia upaya mempercepat perekonomian di daerah itu bisa didorong oleh pemerintah dengan segera realisasikan penyerapan anggaran agar terjadi perputaran ekonomi di masyarakat.
"Penyerapan anggaran juga menjadi bagian yang harus segera direalisasikan pemerintah karena ini menyangkut perputaran ekonomi di daerah bila penyerapan itu tersebar di seluruh Garut," katanya.
Ia menambahkan persoalan bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti pemberian peralatan dan kemudahan akses perbankan untuk pinjaman modal dengan bunga rendah.
"Pelaku UMKM juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa bantuan peralatan atau bantuan modal, begitu juga perbankan bisa memberikan pinjaman modal dengan bunga ringan," katanya.
Baca juga: Layanan pengaduan THR dibuka Disnakertrans Karawang
Baca juga: Disnaker Depok siap sidak perusahaan tak bayar THR karyawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kondisi perusahaan yang bagus dan jelek ceritakan saja, kalau perlu dicicil, ya sampaikan dengan baik, jangan sampai terjadi gejolak, karena kondusivitas itu hal yang utama dalam berinvestasi, mari kita ciptakan iklim bisnis yang kondusif di Garut," kata Ketua Kadin Kabupaten Garut Yudi Nugraha di Garut, Sabtu.
Ia menuturkan wabah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak setahun lalu itu telah berdampak buruk terhadap perusahaan-perusahaan karena terganggunya perekonomian di daerah bahkan nasional.
Sektor usaha yang cukup terdampak akibat wabah COVID-19, kata dia, di antaranya usaha restoran, perhotelan, konstruksi, dan properti, karena dalam pandemi ini kondisi pasar tidak mementingkan sektor tersebut.
"Ya jujur saja dengan kondisi sekarang memang kita pengusaha baik itu pengusaha di bidang restoran. perhotelan, konstruksi, hampir semua pengusaha yang di bawah binaan Kadin terdampak COVID-19," katanya.
Akibat dampak pandemi itu, kata Yudi, tentu pengusaha mengalami hambatan dalam memenuhi kewajibannya membayar THR kepada seluruh karyawan sesuai aturan yang berlaku.
"Jujur pengusaha menghadapi THR mempunyai hambatan yaitu dari sisi pembayaran," katanya.
Meski kondisinya terdampak, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh pengusaha untuk berusaha secara maksimal membayarkan THR sesuai aturan kepada karyawannya.
Apabila perusahaannya benar-benar memprihatinkan harus bisa mengkomunikasikan kondisi bisnis perusahaan dan keuangannya kepada karyawan sehingga ada kejelasan yang akhirnya bisa saling memahami.
"Diharapkan bisa menyelesaikan THR ini sebaik-baiknya, kalau sekarang ini sedang terpuruk sampaikan, komunikasi yang baik jangan sampai terjadi gejolak, jangan sampai karyawan ini dikecewakan tanpa dilakukan komunikasi yang baik terhadap mereka," katanya.
Ia berharap kondisi perusahaan yang saat ini terdampak wabah COVID-19 mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah dalam rangka menggenjot kembali perekonomian daerah di Garut agar lebih baik.
Menurut dia upaya mempercepat perekonomian di daerah itu bisa didorong oleh pemerintah dengan segera realisasikan penyerapan anggaran agar terjadi perputaran ekonomi di masyarakat.
"Penyerapan anggaran juga menjadi bagian yang harus segera direalisasikan pemerintah karena ini menyangkut perputaran ekonomi di daerah bila penyerapan itu tersebar di seluruh Garut," katanya.
Ia menambahkan persoalan bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti pemberian peralatan dan kemudahan akses perbankan untuk pinjaman modal dengan bunga rendah.
"Pelaku UMKM juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa bantuan peralatan atau bantuan modal, begitu juga perbankan bisa memberikan pinjaman modal dengan bunga ringan," katanya.
Baca juga: Layanan pengaduan THR dibuka Disnakertrans Karawang
Baca juga: Disnaker Depok siap sidak perusahaan tak bayar THR karyawan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021