Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan sebanyak 240 tenaga medis untuk membentuk Rumah Sakit (RS) Darurat di Balai Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlokasi di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Pemkab Bogor membutuhkan 28 dokter umum, delapan dokter spesialis dan 212 paramedis," ujarnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (9/4).
Menurutnya, demi memenuhi kebutuhan itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Baca juga: Balai Kemendagri di Bogor akan dijadikan RS darurat COVID-19
"Kita menggandeng lembaga-lembaga itu untuk mempermudah Pemkab Bogor melakukan perekrutan," kata Mike.
Ia mengatakan, terdapat 168 unit tempat tidur di 44 kamar yang ada di bangunan tersebut. Tapi, jumlahnya akan dikurangi menjadi 103 tempat tidur merujuk pada protokol kesehatan yang mewajibkan jarak antarranjang/kasur minimal dua meter.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan, rumah sakit darurat ini nantinya bisa digunakan oleh mereka yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19.
Pasalnya, empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Paru Goemawan (RSPG) yang difungsikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani COVID-19, kerap kali overload atau penuh.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Pemkab Bogor membutuhkan 28 dokter umum, delapan dokter spesialis dan 212 paramedis," ujarnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (9/4).
Menurutnya, demi memenuhi kebutuhan itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Baca juga: Balai Kemendagri di Bogor akan dijadikan RS darurat COVID-19
"Kita menggandeng lembaga-lembaga itu untuk mempermudah Pemkab Bogor melakukan perekrutan," kata Mike.
Ia mengatakan, terdapat 168 unit tempat tidur di 44 kamar yang ada di bangunan tersebut. Tapi, jumlahnya akan dikurangi menjadi 103 tempat tidur merujuk pada protokol kesehatan yang mewajibkan jarak antarranjang/kasur minimal dua meter.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan, rumah sakit darurat ini nantinya bisa digunakan oleh mereka yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19.
Pasalnya, empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Paru Goemawan (RSPG) yang difungsikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani COVID-19, kerap kali overload atau penuh.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020