Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergitas dengan legislatif terkait keinginan mewujudnya Jabar sebagai daerah berbudaya tangguh bencana (resilience culture province).
"Kita mengawali tahun baru ini dengan berita musibah (banjir). Kami menguatkan sebuah percepatan cetak biru Jawa Barat sebagai provinsi tangguh bencana (JRCP)," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil di Bandung, Kamis.
Salah satunya melalui agenda Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) Gubernur Jabar Bersama Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jabar di Kabupaten Bandung Barat.
Gubernur Emil mengatakan, KOPDAR dengan tema "Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana/Jawa Barat Resilience Culture Province (JRCP)" ini relevan dengan kondisi Jabar yang sangat rawan bencana, termasuk banjir dan longsor yang terjadi di awal tahun ini.
Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, 20 daerah tergolong kelas risiko bencana tinggi. Empat di antaranya yakni Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya, termasuk dalam lima besar risiko bencana tertinggi nasional.
Untuk itu, program JRCP bertujuan menanamkan budaya pengurangan risiko bencana serta meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat dalam menghadapi bencana.
"Hal ini dipilih karena PBB memiliki program resilience cities. Nah, Jawa Barat diminta untuk mempelopori sebuah pemikiran yang komprehensif sebagai provinsi tangguh bencana," tambah Kang Emil.
Sosok Inspirational Leader Asia-Pacific versi GovInsider Innovation Awards 2019 ini mengatakan, JRCP dijabarkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, program desa/kelurahan tangguh bencana, program pengembangan Pusat Ketangguhan Jawa Barat (resilience center), program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, program pemulihan pascabencana, hingga berbagai program terkait lainnya.
Kang Emil pun telah menegaskan bahwa cetak biru JRCP yang berisi enam fokus (Resilience Citizens, Resilience Knowledge, Resilience Infrastructure, Resilience Institution and Policy, Resilience Ecology, dan Resilience Financing) akan dirilis di 2020.
Harapannya, lanjut Kang Emil, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini bisa meniru Jepang urusan tanggap bencana.
Sementara itu dalam KOPDAR tersebut juga disebutkan bahwa terdapat 8.664 kejadian bencana di Jabar pada 2013 hingga 2019, di mana pada tahun lalu laporan kejadian didominasi oleh bencana longsor dan banjir.
"(Tahun) 2019 kebencanaan kita 2000-an laporan. 500-nya longsor dan banjir. Saya imbau (pemda) untuk melakukan gerakan tanam pohon di lahan kritis, salah satunya dengan tanaman vetiver (akar wangi)," ujar Kang Emil.
Pemerintah Provinsi Jabar sendiri tahun ini berfokus kepada tema peduli lingkungan dan mencanangkan gerakan menanam 50 juta pohon. Selain itu, Kang Emil berkata pihaknya pun akan memperkuat kombinasi rehabilitasi infrastruktur dan ekologis, serta memperbaiki monitoring tata ruang, penguatan kedisiplinan, dan penegakan hukum.
“Dengan pertemuan (KOPDAR) ini, Insyaallah Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dapat kompak membawa perubahan dan kemajuan,” ujarnya.
Baca juga: Ridwan Kamil: Jabar siap sinergi terkait arahan Presiden di Rakornas PB 2020
Baca juga: Bank BJB salurkan bantuan Rp1,4 miliar untuk korban bencana Jabar-Banten
Baca juga: DPRD Jabar kritisi bantuan bencana Pemprov untuk Kabupaten Bogor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kita mengawali tahun baru ini dengan berita musibah (banjir). Kami menguatkan sebuah percepatan cetak biru Jawa Barat sebagai provinsi tangguh bencana (JRCP)," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil di Bandung, Kamis.
Salah satunya melalui agenda Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) Gubernur Jabar Bersama Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jabar di Kabupaten Bandung Barat.
Gubernur Emil mengatakan, KOPDAR dengan tema "Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana/Jawa Barat Resilience Culture Province (JRCP)" ini relevan dengan kondisi Jabar yang sangat rawan bencana, termasuk banjir dan longsor yang terjadi di awal tahun ini.
Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, 20 daerah tergolong kelas risiko bencana tinggi. Empat di antaranya yakni Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya, termasuk dalam lima besar risiko bencana tertinggi nasional.
Untuk itu, program JRCP bertujuan menanamkan budaya pengurangan risiko bencana serta meningkatkan ketangguhan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat dalam menghadapi bencana.
"Hal ini dipilih karena PBB memiliki program resilience cities. Nah, Jawa Barat diminta untuk mempelopori sebuah pemikiran yang komprehensif sebagai provinsi tangguh bencana," tambah Kang Emil.
Sosok Inspirational Leader Asia-Pacific versi GovInsider Innovation Awards 2019 ini mengatakan, JRCP dijabarkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, program desa/kelurahan tangguh bencana, program pengembangan Pusat Ketangguhan Jawa Barat (resilience center), program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, program pemulihan pascabencana, hingga berbagai program terkait lainnya.
Kang Emil pun telah menegaskan bahwa cetak biru JRCP yang berisi enam fokus (Resilience Citizens, Resilience Knowledge, Resilience Infrastructure, Resilience Institution and Policy, Resilience Ecology, dan Resilience Financing) akan dirilis di 2020.
Harapannya, lanjut Kang Emil, Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini bisa meniru Jepang urusan tanggap bencana.
Sementara itu dalam KOPDAR tersebut juga disebutkan bahwa terdapat 8.664 kejadian bencana di Jabar pada 2013 hingga 2019, di mana pada tahun lalu laporan kejadian didominasi oleh bencana longsor dan banjir.
"(Tahun) 2019 kebencanaan kita 2000-an laporan. 500-nya longsor dan banjir. Saya imbau (pemda) untuk melakukan gerakan tanam pohon di lahan kritis, salah satunya dengan tanaman vetiver (akar wangi)," ujar Kang Emil.
Pemerintah Provinsi Jabar sendiri tahun ini berfokus kepada tema peduli lingkungan dan mencanangkan gerakan menanam 50 juta pohon. Selain itu, Kang Emil berkata pihaknya pun akan memperkuat kombinasi rehabilitasi infrastruktur dan ekologis, serta memperbaiki monitoring tata ruang, penguatan kedisiplinan, dan penegakan hukum.
“Dengan pertemuan (KOPDAR) ini, Insyaallah Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dapat kompak membawa perubahan dan kemajuan,” ujarnya.
Baca juga: Ridwan Kamil: Jabar siap sinergi terkait arahan Presiden di Rakornas PB 2020
Baca juga: Bank BJB salurkan bantuan Rp1,4 miliar untuk korban bencana Jabar-Banten
Baca juga: DPRD Jabar kritisi bantuan bencana Pemprov untuk Kabupaten Bogor
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020