DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong optimalisasi Anjungan Jawa Barat yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di Kawasan Jakarta Timur, terlebih saat ini anjungan Jabar tersebut perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kami mendorong optimalisasi anjungan Jabar di TMII. Ini kan status pengelolaannya berada dibawah naungan Kantor Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat," kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Mirza Agam Gumay, di Bandung, Kamis.
Beberapa waktu lalu, kata Mirza, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung Anjungan Jawa Barat di TMII.
Dia mengatakan, keberadaan anjungan tersebut seharusnya dapat berdampak pada program pemerintah.
"Bahkan, anjungan ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal, khusus dalam APBD 2020 terkait pengelola Anjungan Jabar di TMII," kata dia.
Dia mengatakan sebagai bentuk realisasi anggarannya difokuskan pada infrastruktur diarea anjungan sebab dari peninjauannya area anjungan dinilai kurang menarik minat pengunjung lantaran terisolasi oleh pembatas atau pagar.
"Bagaimana pengunjung mau datang ke Anjungan Jabar, areanya saja tidak terlihat jelas bahwa di sini ada anjungan Jabar," katanya.
Selain itu, lanjut politisi dari Partai Gerindra itu, bahwa gubernur sudah mewanti-wanti Kantor Badan Penghubung sebagai pengelola anjungan harus pro aktif," kata dia.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ruhiyat Nugrah kegiatan-kegiatan di Anjungan Jabar harus ditingkatkan untuk menarik minat pengunjung.
"Memperkuat publikasi yang mewakili ke-Jawa Baratan-nya akan lebih bagus dan menarik perhatian orang banyak," kata Ruhiyat.
Selain itu, dia berharap agar di Kantor Badan Penghubung untuk mengkoordinasikan penambahan staf berkompetensi tinggi dengan BKD terkait optimalisasi Anjungan Jabar di TMII.
"Di sini kan dekat dengan beberapa kementerian, fungsi badan disini berperan penting untuk melobi ke kementerian dengan mencari peluang yang sejalan dengan program Pemerintah Jawa Barat. Jawa Timur saja bisa menyedot anggaran kementerian hingga Rp13 triliun," kata dia.
Sebelum tahun 2018 Anjungan Jabar di TMII berada dibawah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud).
Namun setelah diberlakukan PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan Anjungan TMII dibawah Kantor Badan Penghubung.
Baca juga: DPRD Jabar lobi Dirjen Angkatan Udara agar penerbangan di Bandara Kertajati meningkat
Baca juga: Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dipanggil KPK sebagai saksi kasus Meikarta
Baca juga: Banyak kepala OPD tak hadir rapat paripurna, DPRD Jabar hujani Ridwan Kamil dengan interupsi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kami mendorong optimalisasi anjungan Jabar di TMII. Ini kan status pengelolaannya berada dibawah naungan Kantor Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat," kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Mirza Agam Gumay, di Bandung, Kamis.
Beberapa waktu lalu, kata Mirza, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung Anjungan Jawa Barat di TMII.
Dia mengatakan, keberadaan anjungan tersebut seharusnya dapat berdampak pada program pemerintah.
"Bahkan, anjungan ini harus bisa dimanfaatkan secara optimal, khusus dalam APBD 2020 terkait pengelola Anjungan Jabar di TMII," kata dia.
Dia mengatakan sebagai bentuk realisasi anggarannya difokuskan pada infrastruktur diarea anjungan sebab dari peninjauannya area anjungan dinilai kurang menarik minat pengunjung lantaran terisolasi oleh pembatas atau pagar.
"Bagaimana pengunjung mau datang ke Anjungan Jabar, areanya saja tidak terlihat jelas bahwa di sini ada anjungan Jabar," katanya.
Selain itu, lanjut politisi dari Partai Gerindra itu, bahwa gubernur sudah mewanti-wanti Kantor Badan Penghubung sebagai pengelola anjungan harus pro aktif," kata dia.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ruhiyat Nugrah kegiatan-kegiatan di Anjungan Jabar harus ditingkatkan untuk menarik minat pengunjung.
"Memperkuat publikasi yang mewakili ke-Jawa Baratan-nya akan lebih bagus dan menarik perhatian orang banyak," kata Ruhiyat.
Selain itu, dia berharap agar di Kantor Badan Penghubung untuk mengkoordinasikan penambahan staf berkompetensi tinggi dengan BKD terkait optimalisasi Anjungan Jabar di TMII.
"Di sini kan dekat dengan beberapa kementerian, fungsi badan disini berperan penting untuk melobi ke kementerian dengan mencari peluang yang sejalan dengan program Pemerintah Jawa Barat. Jawa Timur saja bisa menyedot anggaran kementerian hingga Rp13 triliun," kata dia.
Sebelum tahun 2018 Anjungan Jabar di TMII berada dibawah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud).
Namun setelah diberlakukan PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan Anjungan TMII dibawah Kantor Badan Penghubung.
Baca juga: DPRD Jabar lobi Dirjen Angkatan Udara agar penerbangan di Bandara Kertajati meningkat
Baca juga: Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dipanggil KPK sebagai saksi kasus Meikarta
Baca juga: Banyak kepala OPD tak hadir rapat paripurna, DPRD Jabar hujani Ridwan Kamil dengan interupsi
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019