DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong peningkatan volume penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kertajati Kabupaten Majalengka, yakni dengan melobi Direkrorat Jenderal Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, agar penerbangan komersial di Jabar dipusatkan di BIJB.
"Mengapai kami melobi Dirjen Angkutan Udara, karena mereka adalah regulatornya. Kami tentunya akan terus dolong agar penerbangan komersial dipusatkan di BIJB dan Bandara Husein sebaiknya dikembalikan saja menjadi pangkalan udara," kata Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandi, di Bandung, Selasa.
Politisi Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini mengatakan agar volume penerbangan di BIJB meningkat maka pihaknya juga akan meminta PT BIJB dan PT Angkasa Pura II sebagai operator BIJB memaksimalkan upaya marketing.
Daddy menilai potensi pasar BIJB di Jabar sendiri cukup besar dan selain pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan di Jabar juga dinilainya sebagai pasar potensial.
"Maka marketing-nya juga harus gencar. Pemda-pemda bisa ditawari, termasuk perusahaan-perusahaan di Jabar, kan banyak. Tawari mereka agar menggunakan BIJB," kata dia.
Menurut dia, selama ini DPRD Jawa Barat (Jabar) juga terus mendukung pengembangan BIJB, khususnya dalam tataran kebijakan anggaran seperti dana APBD Jabar diluncurkan untuk pembangunan pagar bandara, termasuk pembebasan lahan.
"Walaupun kita juga sempat meminta agar pembebasan lahan tak perlu lagi lah dari APBD karena pos APBD sendiri kan terbatas. Namun, intinya kami mendukung soal kebijakan anggaran untuk pengembangan BIJB ini," kata dia.
Oleh karena itu, kata Daddy, DPRD Jawa Barat menyatakan, mendukung penuh pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, agar benar-benar menjadi bandara kebanggaan masyarakat Jabar.
Dia mengatakan dukungan yang diberikan DPRD bukan hanya sebatas kebijakan anggaran namun juga dorongan kepada pemerintah pusat, termasuk Pemprov Jabar dalam pengembangan bandara terbesar kedua di Indonesia itu.
Dia mengatakan pengembangan bandara harus segera dilakukan seiring pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang kini telah berjalan.
Terlebih, kata Daddy, BIJB akan menjadi bandara pemberangkatan haji dan umrah yang ditargetkan dimulai 2020 mendatang.
"Kami sudah punya asrama haji di Indramayu, sehingga sarana pelengkap lainnya harus segera dibangun, seperti rumah sakit, hotel, bahkan hingga mall juga harus dibangun," ujar Daddy.
Pihaknya juga endorong, pembangunan sarana dan prasarana tersebut dibangun di kawasan Aerocity BIJB agar bandara ini bisa memiliki sarana yang lengkap yang nantinya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, termasuk wisatawan untuk menggunakan layanan penerbangan di BIJB.
"Pekerja rumah besarnya bagi pihak pengelola, PT BIJB dan Angkasa Pura, yakni mendatangkan investor untuk membangun berbagai sarana pelengkap tersebut di kawasan Aerocity BIJB," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Mengapai kami melobi Dirjen Angkutan Udara, karena mereka adalah regulatornya. Kami tentunya akan terus dolong agar penerbangan komersial dipusatkan di BIJB dan Bandara Husein sebaiknya dikembalikan saja menjadi pangkalan udara," kata Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandi, di Bandung, Selasa.
Politisi Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini mengatakan agar volume penerbangan di BIJB meningkat maka pihaknya juga akan meminta PT BIJB dan PT Angkasa Pura II sebagai operator BIJB memaksimalkan upaya marketing.
Daddy menilai potensi pasar BIJB di Jabar sendiri cukup besar dan selain pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan di Jabar juga dinilainya sebagai pasar potensial.
"Maka marketing-nya juga harus gencar. Pemda-pemda bisa ditawari, termasuk perusahaan-perusahaan di Jabar, kan banyak. Tawari mereka agar menggunakan BIJB," kata dia.
Menurut dia, selama ini DPRD Jawa Barat (Jabar) juga terus mendukung pengembangan BIJB, khususnya dalam tataran kebijakan anggaran seperti dana APBD Jabar diluncurkan untuk pembangunan pagar bandara, termasuk pembebasan lahan.
"Walaupun kita juga sempat meminta agar pembebasan lahan tak perlu lagi lah dari APBD karena pos APBD sendiri kan terbatas. Namun, intinya kami mendukung soal kebijakan anggaran untuk pengembangan BIJB ini," kata dia.
Oleh karena itu, kata Daddy, DPRD Jawa Barat menyatakan, mendukung penuh pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, agar benar-benar menjadi bandara kebanggaan masyarakat Jabar.
Dia mengatakan dukungan yang diberikan DPRD bukan hanya sebatas kebijakan anggaran namun juga dorongan kepada pemerintah pusat, termasuk Pemprov Jabar dalam pengembangan bandara terbesar kedua di Indonesia itu.
Dia mengatakan pengembangan bandara harus segera dilakukan seiring pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang kini telah berjalan.
Terlebih, kata Daddy, BIJB akan menjadi bandara pemberangkatan haji dan umrah yang ditargetkan dimulai 2020 mendatang.
"Kami sudah punya asrama haji di Indramayu, sehingga sarana pelengkap lainnya harus segera dibangun, seperti rumah sakit, hotel, bahkan hingga mall juga harus dibangun," ujar Daddy.
Pihaknya juga endorong, pembangunan sarana dan prasarana tersebut dibangun di kawasan Aerocity BIJB agar bandara ini bisa memiliki sarana yang lengkap yang nantinya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, termasuk wisatawan untuk menggunakan layanan penerbangan di BIJB.
"Pekerja rumah besarnya bagi pihak pengelola, PT BIJB dan Angkasa Pura, yakni mendatangkan investor untuk membangun berbagai sarana pelengkap tersebut di kawasan Aerocity BIJB," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019