SMP di Garut belum seluruhnya mampu laksanakan UNBK

Garut (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat menyatakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta di daerah itu belum seluruhnya mampu melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) karena keterbatasan komputer yang disediakan pemerintah.

"Ada 412 sekolah, dari 646 SMP sederajat di Garut yang tahun ini (2019) menyelenggarakan UNBK, jadi belum semuanya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Totong di sela-sela persiapan meninjau pelaksanaan UNBK tingkat SMP di Garut, Senin.

Pemkab Garut terus berupaya setiap tahun agar sekolah tingkat SMP bisa menyelenggarakan ujian nasional dengan menggunakan perangkat komputer.

Meskipun saat ini belum semuanya mampu melaksanakan UNBK, kata Totong, secara geografis yakni sejumlah sekolah di wilayah utara, kota, maupun pelosok di daerah selatan Garut sudah ada yang bisa menyelenggarakan UNBK.

"Tahun kemarin hanya 73 sekolah, sekarang sudah cukup banyak di selatan ada dua SMP," kata dia.

Ia mengatakan UNBK SMP pada 2019 diikuti 14.886 siswa, seluruhnya dipastikan sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan untuk menghadapi UNBK.

Bagi sekolah yang belum mampu melaksanakan UNBK, kata Totong, sementara dilakukan sistem bergantian atau dibagi beberapa sesi sehingga semua siswa bisa mengikuti UNBK.

"Mudah-mudahkan tahun 2021 mendatang semua SMP di Garut bisa melaksanakan ujian berbasis komputer," kata dia.

Kepala SMPN 2 Garut Budi Suhardiman mengatakan sekolah maupun para siswa sudah siap melaksanakan UNBK dengan target hasil ujian yang memuaskan.

SMPN 2 Garut, kata dia, merupakan salah satu sekolah yang pertama kali menyelenggarakan ujian berbasis komputer, sebelum akhirnya sekarang sudah banyak SMP di perkotaan Garut menyelenggarakan UNBK.

"Ada 422 siswa yang mengikuti UNBK, perangkat komputer yang disiapkan sebanyak 160 unit termasuk tambahan 30 unit dari pemkab Garut," katanya.

Baca juga: SMP di pelosok Garut mulai terapkan sistem UNBK

Baca juga: Kreasi siswa Garut siap meriahkan Gebyar Pendidikan Kebudayaan