Dedi Mulyadi nilai NKRI butuh kepemimpinan Jokowi

Bandung (ANTARA) - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin, Dedi Mulyadi menilai Jokowi alias Joko Widodo, punya kemampuan memimpin Indonesia yang beragam.

"Kita ini ada keragaman budaya, sehingga dibutuhkan orang yang memahami kebudayaan secara utuh. Jadi, kalau Indonesia tak memahami kebudayaannya, akan hilang ke-Indonesia-anya."

"Jadi, pemimpin itu harus memenuhi aspek keragaman dan kebhinekaan itu, dan pak Jokowi adalah pemimpin yang memenuhi kriteria itu karena memang republik ini membutuhkan Jokowi," kata Dedi Mulyadi seusai Deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan Jawa Barat Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Minggu.

Pada acara tersebut, Jokowi menyinggung soal jumlah penduduk 269 juta jiwa dan tersebar di 34 provinsi di 17 ribu pulau serta memiliki banyak masalah tersendiri dan tidak mudah mengelolanya.

"Jadi saya perlu ingatkan, dengan negara sebesar Indonesia, mengelolanya tidak gampang. Jangan berikan (urus Indonesia) ke yang belum berpengalaman," ujar Jokowi.

"Jadi hati-hati, 269 juta penduduk itu besar dan tanggung jawab kita semua, kalau dikasih ke yang belum berpengalaman, bagaimana jadinya, " lanjut Jokowi.

Menurut Dedi Mulyadi, Jokowi sudah memiliki pengalaman memimpin segudang mulai dari dua periode sebagai Wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia.

Dia mengatakan, itu pengalaman yang jadi bekal Jokowi memimpin Indonesia ke depan.

"Memimpin kota, gubernur dan Republik Indonesia itu memimpin keberagaman. Indonesia memerlukan orang yang biasa memimpin, yang mimpinnya bukan pemimpin satu komando, tapi mimpinnya yang biasa keragaman dan kebhinekaan," tutur Dedi.

Pada pidatonya di hadapan ribuan alumni perguruan tinggi negeri, swasta hingga SMA itu, Jokowi juga meminta relawannya untuk memerangi gerakan menyebar informasi bohong yang menyudutkan Jokowi.

Untuk seorang Dedi Mulyadi, itu bukan melawan namun sebagai bagian dari omongan apa adanya.

"Bukan meng-`counter`, tapi pak Jokowi ngomong yang sebenarnya. Misalnya, soal kabar bohong adzan dilarang kalau Pak Jokowi memimpin. Itu tidak rasional karena Jokowi sekarang, wapres nya juga Kiai, sekarang Pak Jusuf Kalla, juga orang dewan masjid," kata mantan Bupati Purwakarta ini.

Baca juga: Capres 01 optimistis menangkan Jabar

Baca juga: Jabar adalah miniatur Indonesia, kata Jokowi