Program strategis APBD Jabar dievaluasi Kemendagri, kata Ridwan Kamil

Bandung (Antaranews Jabar) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terkait program strategis di APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

"Rapim soal APBD 2019 ada evaluasi dari Kemendagri terkait program strategis gubernur. Jadi itu lebih baik dilakukan langsung oleh provinsi walaupun asetnya ada di tingkat dua," kata Gubernur Emil di Bandung, Jumat.

Dia mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu surat dari Kemendagri sehingga belum membuat keputusan terkait koreksi program strategis tersebut.

"Ada beberapa yang terkoreksi mah, sedikit hanya Rp152 miliar. Tapi wacana ini bisa 800-an (miliar rupiah)," ucap dia.

Menurut dia, salah satu diantara program strategis Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat yang mendapat koreksi dari Kemendagri terkait dengan?aset pemerintah tingkat II adalah program pariwisata.

Gubernur Emil mengutarakan pihaknya ingin melakukan revitalisasi beberapa destinasi wisata di Jawa Barat dan?destinasi wisata yang ingin direvitalisasi adalah Pantai Pangandaran dan Situ Bagendit.

Sehingga nantinya, kata dia, pemerintah kabupaten/kota yang akan melelang proyek revitalisasi tersebut namun pengerjaan revitalisasi akan dibantu oleh Pemprov Jabar.

"Pangandaran bukan aset kami, nanti dilelangnya oleh bupati. Situ Bagendit oleh Pak Rudi selaku Bupati Garut. Idealnya memang lelang oleh gubernur langsung," ujarnya.

Baca juga: Ini delapan program prioritas APBD Jabar 2019

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan koreksi dari Kemendagri terkait APBD Jawa Barat juga tentang optimaliasasi belanja modal.

"Jadi kami kemarin dievaluasi untuk memaksimalkan belanja modal, seperti rencana pembangunanan jalan layang yang akan dibangun oleh Pemerintah Kota Bandung itu akan dilakukan oleh Pemprov Jabar dikarenakan itu di jalan provinsi misalnya," tutur Ineu.

Akan tetapi, Ineu tidak dapat menyebutkan angka pasti yang dikoreksi Kemendagri tapi ada perubahan dari Belanja Tidak Langsung ke Belanja Langsung.

"Struktur APBD kami tetap Rp37 triliun lebih, koreksinya hanya ada perpindahan dari BTL ke BL, seperti yang anggaran jalan layang itu tadinya ke Kota Bandung dipindahkan ke provinsi karena proyeknya ada di jalan provinsi," kata dia.

Baca juga: Gubernur bangga APBD Jabar dinilai layak untuk percontohan