Bandung (Antaranews Jabar) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan membuat skema pengintegrasian atau penggabungan data kemiskinan menjadi satu pintu yang nantinya bisa menjadi acuan untuk program-program pelayanan dasar.
"Ke depan jadi kita sepakati dulu data kemiskininan, karena ada tim TKPD (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan). Nah data ini digunakan untuk treatmen hampir semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," ujar Wakil Wali Kota Bandung di Bandung, Yana Mulyana, Rabu.
Menurutnya selama ini setiap SKPD seperti Dinsos, Disdik, Dinkes memiliki data masing-masing mengenai program bantuan pelayanan dasar.
Seharusnya, data kemiskinan ada dalam satu pintu yang bisa digunakan atau menjadi acuan bagi seluruh SKPD. Hal ini didasari agar tidak ada perlakuan diskriminatif bagi para penerima manfaat.
"Nanti misalkan ada dinas apa mau ada program apa pake data sendiri, kadang-kadang banyak program-program itu orang yang sudah tidak berhak masih dapet. Orang yang seharusnya dapet malah ga dapet," lanjut dia.
Mekanisme pengumpulan data itu nantinya akan banyak melibatkan unsur kewilayahan karena dianggap paling tahu mengenai kondisi di daerahnya.
Setelah setiap kewilayahan melakukan pendataan orang tidak mampu berdasarkan nama, alamat dan koordinat, akan dikumpulkan menjadi satu data besar (bigdata).
Data ini lah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk setiap program yang dikeluarkan pemerintah.
"Data ini disajikan kita sepakati di semua dinas. Kalau ada treatmen apa-apa pake datanya, data nya ini loh. Karena udah entry by name, entry by address didatanya, di update tiap enam bulan," kata dia.
