Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara faktual, agar menghasilkan satu data kemiskinan yang valid, karena saat ini angka kemiskinan sangat besar.
"Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), dan data Puskesos tingkat desa," kata Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih di Cirebon, Senin.
Baca juga: Tim Jihandak Polda Jabar amankan seorang pria yang mengancam ledakkan bom di Majalengka
Ayu sapaan akrabnya mengatakan, Pemkab Cirebon saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan mulai dari tingkat desa, untuk memastikan data tersebut bisa valid.
Karena, lanjut Ayu, saat ini angka kemiskinan dari data DTKS Kementerian Sosial sangat tinggi, padahal ketika dilakukan verifikasi di tingkat desa ditemukan data yang berbeda.
Meskipun, lanjut Ayu, data DTKS tidak bisa diubah, padahal pada kenyataannya secara ekonomi orang itu sudah lebih baik lagi. Untuk itu perlu adanya verifikasi dan validasi data kemiskinan.
"Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang real orang miskin," tuturnya.
Pemkab Cirebon kata Ayu, mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan, minimal bisa menekan sebanyak satu persen.
