DPRD Jabar mengapresiasi lonjakan pendapatan akibat diskon pajak Lebaran

Bandung (ANTARA) - DPRD Jawa Barat mengapresiasi kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 10 persen selama libur Lebaran 2026 dari Pemprov Jabar, yang terbukti ampuh mendongkrak pendapatan daerah hingga melonjak tiga kali lipat.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Muhamad Romli, langkah strategis berupa stimulus fiskal ini berhasil mengubah pola pikir masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di tengah momentum mudik.

"Sangat mendukung, bagaimanapun hari ini kita membutuhkan inovasi-inovasi dari pemerintah daerah dalam rangka menggenjot pendapatan daerah. Begitu kemarin dibuka ruang itu (diskon), Alhamdulillah karena ada peningkatan yang luar biasa," ujar Romli saat dihubungi di Bandung, Sabtu.

Senada dengan Romli, Anggota Komisi III DPRD Jabar Tina Wiryawati menilai capaian ini bukan sekadar keberhasilan angka, melainkan cerminan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah provinsi.

"Ini bukan sekadar peningkatan angka, tetapi juga cerminan meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Ketika masyarakat melihat pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk pembangunan yang dirasakan langsung, maka kesadaran dan kepercayaan akan tumbuh," ujar Tina.

Lonjakan penerimaan ini menjadi krusial seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Skema baru tersebut mengubah pembagian hasil PKB menjadi 40 persen untuk provinsi dan 60 persen bagi kabupaten/kota.

Muhamad Romli menegaskan, besarnya porsi bagi hasil untuk daerah tingkat dua harus dibarengi dengan optimalisasi peran Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) di daerah-daerah.

"Karena kan dengan opsen ini, pemerintah daerah (kabupaten/kota) juga mendapatkan bagian yang tinggi," kata Romli menambahkan.

Sebelumnya, melalui unggahan media sosial pada Rabu (25/3), Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM mengonfirmasi tren positif dari diskon PKB tersebut.

Ia mengapresiasi tinggi partisipasi warga yang memanfaatkan fasilitas diskon untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah guna pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan fasilitas publik lainnya.

Komisi III pun mendorong agar model inovasi fiskal yang berkelanjutan dan transparan ini terus dipertahankan guna memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.