Sumedang (ANTARA) - Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitrah Nur menekankan pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai langkah terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fitrah dalam keterangannya di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan kondisi rumah yang lembab dan tidak layak huni dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi penghuni.
“Rumah dengan kondisi lembab wajib segera diperbaiki karena berpotensi menjadi sumber penyakit bagi penghuni sehingga mengganggu kesejahteraan,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan program BSPS tidak hanya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH), tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan akses permodalan bagi penerima manfaat.
Ia mengatakan kunci keberhasilan BSPS memastikan program tersebut dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak.
“Keberhasilan BSPS di Sumedang menunjukkan bahwa program pemerintah bisa lebih efektif jika dilaksanakan secara terpadu, melibatkan berbagai pihak, dan mendapat dukungan aktif masyarakat," katanya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan penerima BSPS dipastikan berasal dari data terpadu dan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya masyarakat pada kelompok desil 1 dan 2.
Pemerintah daerah juga memastikan penerima memiliki jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta memfasilitasi pendaftaran bagi yang belum terdaftar.
“Kami memastikan seluruh penerima BSPS mendapatkan perlindungan sosial yang memadai agar bantuan ini berdampak maksimal,” katanya.
Program ini diperkuat melalui semangat gotong royong masyarakat serta bantuan tambahan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan total stimulan dari pihak luar mencapai ratusan juta rupiah untuk tahap awal.
Bagi warga yang ingin berwirausaha, Pemkab Sumedang menyediakan akses Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan bunga rendah, sedangkan bagi penerima yang ingin bekerja, pemerintah memfasilitasi pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) serta membantu penyaluran kerja ke sejumlah perusahaan.
“Selain rumahnya diperbaiki, kami ingin warga juga bisa meningkatkan penghasilan dan keterampilan mereka,” ujarnya.
Tahap awal BSPS di Sumedang menargetkan 552 rumah tidak layak huni, dengan sekitar 100 unit di Sumedang Kota.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, Baznas, dan masyarakat dapat mempercepat perbaikan rumah serta meningkatkan kualitas hidup warga.
