Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menerjunkan sebanyak 1.596 petugas pemilah dan pengolah sampah yang akan ditempatkan di setiap rukun warga (RW) sebagai upaya mempercepat penanganan krisis pengelolaan sampah di Kota Kembang.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program tersebut dipercepat menyusul kondisi darurat pengelolaan sampah, terutama setelah pelarangan penggunaan insinerator.
“Waktunya memang dipercepat karena kita sedang mengalami krisis pengelolaan sampah. Setelah insinerator dilarang, kita memilih fokus pada penanganan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga dan tingkat RW,” kata Farhan di Bandung, Senin.
Melalui program tersebut, Pemkot Bandung merekrut 1.596 orang yang bertugas guna memastikan sampah rumah tangga telah terpilah antara organik dan nonorganik sejak dari sumbernya.
“Setiap pagi petugas akan mengetuk pintu rumah warga untuk memastikan sampah sudah terpilah. Sampah organik akan dibawa dan diolah di titik-titik pengolahan yang telah ditentukan di tingkat kelurahan,” katanya.
Farhan menyebutkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti saat ini berada pada status sangat kritis berdasarkan peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Upaya ini bukan hanya soal mengangkut sampah, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar persoalan sampah selesai di level RW,” katanya.
Farhan mengungkapkan hingga saat ini sekitar 900 petugas telah direkrut, sementara sekitar 300 lainnya masih dalam proses seleksi. Dari lebih 1.600 pendaftar, sekitar 400 orang dinyatakan tidak lolos.
Kepala DLH Kota Bandung Darto mengatakan petugas pemilah dan pengolah sampah bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, menyediakan layanan pengumpulan dan pengolahan sampah organik berkelanjutan, mengurangi volume sampah ke TPS dan TPA, serta memperkuat kawasan bebas sampah.
Saat ini Kota Bandung menghasilkan rata-rata 1.500 ton sampah per hari, dengan 30 hingga 40 persen di antaranya berupa sampah organik.
“Petugas pengolah sampah nantinya akan menjadi ujung tombak layanan pengelolaan sampah di tingkat RW,” kata Darto.
