Pemprov Jabar beri gaji dan domba guna pulihkan Gunung Ciremai

Bandung (ANTARA) - Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan skema untuk memulihkan ekosistem Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dengan menggaji warga sekitar sebagai garda terdepan reboisasi, sekaligus memberikan modal ternak berupa domba.

Langkah ini diambil untuk memastikan pemulihan kawasan hutan berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang selama ini hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi kawasan gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut.

Dedi di Bandung, Jumat, menjelaskan warga yang terlibat akan menerima upah bulanan berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta, di mana besaran gaji ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan dan ketinggian lokasi kerja.

"Masyarakat di sekitar gunung akan menjadi bagian dari reboisasi yang dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat. Masing-masing digaji Rp1,5 juta per bulan dan akan diberikan 3-4 ekor domba," ujar Dedi.

Selain insentif ekonomi, Dedi menyoroti ironi besar yang menimpa warga di kaki Gunung Ciremai, yakni krisis air bersih. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat lokal justru kesulitan air karena sumber daya tersebut dikomersialisasi oleh PDAM wilayah hilir dan pihak swasta melalui pipa-pipa ilegal.

Dedi memberikan ultimatum keras agar aktivitas penyedotan air secara ilegal di kawasan taman nasional segera dihentikan. Ia tidak ingin lagi mendengar warga di sekitar hutan menjerit karena kekeringan sementara airnya dialirkan untuk kepentingan bisnis di luar kawasan.

"Terutama kebutuhan air, baik untuk konsumsi maupun pertanian. Masyarakat di sekitar kaki gunung tidak boleh kekurangan air. Jangan sampai menjerit seperti sekarang, pertaniannya mati karena airnya dijual. Itu tidak boleh," kata Dedi.

Di sisi lain, Pemprov Jabar juga melakukan pembersihan terhadap izin-izin pengelola wisata di kawasan TNGC. Dedi menemukan adanya indikasi penyalahgunaan izin, di mana pengembang membangun fasilitas jauh melebihi kuota lahan yang diberikan.

"Kalau izinnya 2 hektare ya 2 hektare. Jangan izin formalnya 2 hektare, tapi pembangunan kawasannya 30 hektare. Ini harus dibenahi, termasuk pembatasan jalur dan aktivitas wisata," ucapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Dedi telah menugaskan kepala daerah setempat untuk mengoordinasikan 50 desa penyangga agar masuk dalam program desa prioritas pembangunan Pemprov Jabar.

Setiap desa akan diberikan bantuan awal sebesar Rp5 juta untuk melakukan pendataan kebutuhan dasar secara akurat. Desa-desa ini nantinya akan mendapatkan dukungan penuh dalam penyediaan infrastruktur dasar agar masyarakat tidak lagi menggantungkan hidup pada kegiatan yang merusak hutan.

"Selanjutnya desa-desa itu akan menjadi prioritas bantuan Pemprov Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar," tutur Dedi.