Bandung (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, Rabu, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.
Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Zulhas menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.
"Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci," ujar Zulkifli di Gedung Sate.
Hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat.
Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, dengan dukungan 29 kementerian/lembaga serta peran strategis pemerintah daerah.
Dengan jumlah itu dan terus berkembang, Zulhas mengatakan program ini menjadi penggerak besar ekonomi rakyat, dengan satu menu saja bisa mempengaruhi harga nasional, sehingga perlu pengelolaan yang baik.
"Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama," katanya pula.
