Spektrum - Relevansi Dasasila Bandung dan rekonstruksi tatanan dunia

Jakarta (ANTARA) - Konferensi Asia Afrika (KAA), yang digelar 70 tahun lalu, merupakan hasil dari tanggapan tegas dan kepemimpinan transformatif para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika yang memperjuangkan dunia yang lebih baik dan adil.

Pada 18 April 1955, pemimpin dari 29 negara di Asia dan Afrika berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti KAA dan berhasil mewujudkan perubahan dunia walaupun harus menghadapi bermacam masalah dan tantangan domestik.

Salah satu hasil penting dari Konferensi tersebut adalah Dasasila Bandung, yakni 10 prinsip yang menjadi dasar normatif bagi negara-negara peserta KAA dalam menavigasi hubungan antarnegara di dunia.

Dasasila Bandung menawarkan prinsip-prinsip --seperti penentuan nasib sendiri, saling menghormati kedaulatan, non-agresi, dan non-intervensi-- yang sangat diperlukan bagi negara-negara di dunia untuk dapat hidup secara berdampingan dengan damai, adil, dan setara.

Akan tetapi, kondisi dunia saat ini tengah diwarnai banyaknya gesekan dan konflik antara negara-negara dan bangsa-bangsa, antara lain perang Ukraina-Rusia dan konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung.

Selain itu, dunia sekarang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem internasional berbasis aturan, yang ditandai dengan munculnya berbagai aksi sepihak negara tertentu serta pelanggaran aturan dan hukum internasional.

"Apa yang kita jalani saat ini adalah dunia yang mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem internasional berbasis aturan," kata Dino Patti Djalal, pendiri organisasi non-partisan kebijakan luar negeri Indonesia Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Dia menyoroti perilaku-perilaku yang melanggar Piagam PBB, yang salah satu isi utamanya adalah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara-bangsa, yang sesuai dengan isi Dasasila Bandung.

"Misalnya ada satu negara, Amerika (Serikat), bilang saya mau klaim Greenland, dan saya mau Kanada jadi negara bagian ke-51 AS," tutur Dino merujuk pada pernyataan Presiden AS Donald Trump.

Selanjutnya, krisis kepercayaan terhadap sistem internasional itu juga tercermin dari sudah tidak efektifnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan perannya dalam mendorong penegakan hukum dan tatanan dunia internasional, di mana sejumlah pihak seringkali tidak menghiraukan imbauan bahkan resolusi yang dikeluarkan oleh badan dunia itu.

"Kita lihat ya, PBB efektif tidak di Gaza? Tidak. Efektif tidak di Ukraina? Tidak. Kan semua orang sudah mengambil kesimpulan bahwa PBB sudah tidak lagi fit for purpose, sudah tidak lagi dihiraukan dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini sudah keputusan," kata Dino.