Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan capaian kinerja Jawa Barat pada tahun anggaran 2024, yang kala itu dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin, berkategori sangat baik walau masih membutuhkan peningkatan.
"Dari capaian-capaiannya, saya bisa sampaikan relatif baik walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan," ujar Dedi Mulyadi usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD Jabar Bandung, Jumat.
Walaupun Dedi baru menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 20 Februari 2025, dia mengatakan LKPJ 2024 tetap harus disampaikan ke DPRD sebagai kewajiban konstitusi.
LKPJ yang disampaikan, nantinya akan diverifikasi Pansus DPRD sebagai pengawas, untuk kemudian diberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemprov Jabar agar program, kebijakan, dan tata kelola keuangan lebih baik lagi.
"Solusi-solusi akan dibangun pada RAPBD Perubahan ke depan, termasuk pergeseran anggaran yang sudah ditandatangani jadi bagian menutup kekurangan di 2024," ujar Dedi.
Dedi menyebutkan, LKPJ 2024 merefleksikan kompleksitas dan beragam tantangan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya yang saat ini sedang dihadapi adalah bencana alam akibat cuaca ekstrem.
Dedi mengingatkan di balik keindahan alam Jawa Barat tersimpan potensi bencana yang mengancam jiwa penduduknya. Untuk itu, diperlukan respons cepat tanggap dan sinergi semua pihak.
"Saya menyadari bahwa perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan selalu memerlukan kerja keras bersama, kesungguhan, serta tekad yang bulat. Terima kasih juga pada DPRD dengan fungsinya dalam pengawasan, penganggaran, legislatif jadi mitra terbaik. Kami juga akan terus berusaha untuk menjadi pemerintah yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam setiap langkah kebijakan yang diambil untuk Jawa Barat," ucapnya.
Indikator Makro Jabar
Dalam penyampaian LKPJ 2024, Dedi Mulyadi menguraikan keseluruhan poin yang jadi indikator pembangunan berdasarkan target RPJMD.
Pendapatan daerah terealisasi Rp36,68 triliun atau tercapai 101,08 persen, kemudian belanja daerah Rp36,91 triliun atau terealisasi 96,31 persen.
