Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana guna menjaga kelancaran Pilkada serentak 2024.
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni di Bandung, Rabu, mengatakan pemetaan kerawanan ini dilakukan supaya saat pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 di 73.835 TPS dapat berjalan dengan baik.
"Karena yang paling kita lakukan preventif itu adalah terkait dengan cuaca, dan ketika kita simulasi P2S (pemungutan dan Penghitungan Suara) itu rata-rata hampir semuanya hujan, dan kita juga tahu di November-Desember itu juga puncak-puncaknya hujan," katanya.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan, kata Ummi, ada beberapa TPS masuk dalam kategori rawan bencana, salah satunya di Kabupaten Bandung merupakan daerah rawan banjir dengan melihat pengalaman saat Pilpres 2024.
Untuk selanjutnya, kata dia, pihaknya akan terus berkoordinasi secara berkala dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memitigasi dan mengantisipasi bencana saat hari H proses pemungutan suara.
"Kita akan bekerja sama dengan teman-teman di BPBD untuk menjaga TPS pada saat nanti hari H. Misalnya nanti ada beberapa TPS yang memang berpotensi harus dipindahkan, saat ini teman-teman juga sudah mencari alternatif perpindahan karena diperbolehkan secara regulasi," ujarnya.
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni di Bandung, Rabu, mengatakan pemetaan kerawanan ini dilakukan supaya saat pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 di 73.835 TPS dapat berjalan dengan baik.
"Karena yang paling kita lakukan preventif itu adalah terkait dengan cuaca, dan ketika kita simulasi P2S (pemungutan dan Penghitungan Suara) itu rata-rata hampir semuanya hujan, dan kita juga tahu di November-Desember itu juga puncak-puncaknya hujan," katanya.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan, kata Ummi, ada beberapa TPS masuk dalam kategori rawan bencana, salah satunya di Kabupaten Bandung merupakan daerah rawan banjir dengan melihat pengalaman saat Pilpres 2024.
Untuk selanjutnya, kata dia, pihaknya akan terus berkoordinasi secara berkala dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memitigasi dan mengantisipasi bencana saat hari H proses pemungutan suara.
"Kita akan bekerja sama dengan teman-teman di BPBD untuk menjaga TPS pada saat nanti hari H. Misalnya nanti ada beberapa TPS yang memang berpotensi harus dipindahkan, saat ini teman-teman juga sudah mencari alternatif perpindahan karena diperbolehkan secara regulasi," ujarnya.
