Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon menurun

Ia menyebutkan langkah ini juga merupakan hasil dari koordinasi bersama yang melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

“Dengan adanya unit ini, kami berharap masyarakat lebih berani melaporkan kasus-kasus kekerasan sehingga dapat segera ditangani,” tuturnya.

Selain membentuk UPTD, Pemkab Cirebon juga menggalakkan sosialisasi hak-hak perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bekerja sama dengan lembaga terkait.

Wahyu berharap berbagai upaya ini dapat mempertahankan tren penurunan kasus, serta membangun keberanian masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi.

“Dengan kolaborasi berbagai pihak dan dukungan masyarakat, kami optimistis dapat menjaga tren penurunan kasus serta memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan,” ucap dia.