Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin melantik penjabat sementara (Pjs) bupati di lima kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Pangandaran, Indramayu, dan Karawang, dengan menekankan terkait keberlanjutan program.
Bey mengatakan bahwa jabatan Pjs ini sangat singkat, sehingga para pejabat tersebut harus fokus menyelesaikan program-program yang telah dirancang dan disepakati dalam RPJMD dengan baik.
Baca juga: Pemerataan pembangunan jadi fokus Jawa Barat dalam RPJMD 2025-2030
"Jangan tergoda untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang hanya mengejar popularitas jangka pendek," ujar Bey dalam amanatnya pada pelantikan lima Pjs bupati tersebut di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi dan komitmen untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan rencana, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pastikan pemerintahan di daerah tetap stabil dan melayani kebutuhan masyarakat dengan responsif. Pahami keluhan dan kebutuhan warga, baik yang terungkap secara langsung maupun yang tercermin dari data dan dinamika di lapangan," katanya.
Selain itu, kata dia, Pjs bupati juga perlu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya juga ingin mengingatkan kembali mengenai pentingnya menjaga netralitas selama masa pilkada nanti. Masa transisi seperti ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong kepentingan pribadi atau kelompok," tuturnya.
Bey mengatakan bahwa jabatan Pjs ini sangat singkat, sehingga para pejabat tersebut harus fokus menyelesaikan program-program yang telah dirancang dan disepakati dalam RPJMD dengan baik.
Baca juga: Pemerataan pembangunan jadi fokus Jawa Barat dalam RPJMD 2025-2030
"Jangan tergoda untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang hanya mengejar popularitas jangka pendek," ujar Bey dalam amanatnya pada pelantikan lima Pjs bupati tersebut di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi dan komitmen untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan rencana, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pastikan pemerintahan di daerah tetap stabil dan melayani kebutuhan masyarakat dengan responsif. Pahami keluhan dan kebutuhan warga, baik yang terungkap secara langsung maupun yang tercermin dari data dan dinamika di lapangan," katanya.
Selain itu, kata dia, Pjs bupati juga perlu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya juga ingin mengingatkan kembali mengenai pentingnya menjaga netralitas selama masa pilkada nanti. Masa transisi seperti ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong kepentingan pribadi atau kelompok," tuturnya.
