Wapres Ma'ruf yakin pamong praja muda IPDN bawa perubahan positif bagi bangsa

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terutama calon purnapraja, mampu menjadi birokrat pemerintah yang profesional.

"Adik-adik harus menjadi profesi birokrat pemerintahan yang profesional," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Tito pada Sidang Terbuka Senat IPDN dalam Rangka Wisuda Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2023/2024 di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Mendagri meminta para calon purnapraja tidak terjebak menjadi sarjana yang tidak mau menggunakan keilmuannya sebab lulusan IPDN diharapkan mampu menyelesaikan beragam masalah secara ilmiah, sesuai dengan metodologi yang selama ini diajarkan.

Tito menegaskan hal terpenting dari kelulusan bukanlah gelar semata, melainkan cara dan pola berpikir yang benar. Apalagi selama ini wisudawan IPDN telah mengenyam pendidikan yang tidak sebentar.

"Adik-adik (praja) dididik empat tahun di sini, kemudian bagi magister ditambah lagi dua tahun dan untuk doktor minimal tiga tahun, jangka waktu yang panjang, yang paling utama adalah saya sampaikan Jumat yang lalu changing your mindset, it's not the title you are after," ujarnya.

Baca juga: Tito harap lulusan IPDN jadi pemimpin kuat yang punya konsep

Selain itu, Tito berpesan kepada lulusan IPDN agar bisa membuat kebijakan yang berdampak baik bagi banyak orang. Ini dapat dicapai dengan mempraktikkan semua ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari.

Mendagri juga menekankan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak hanya dengan mengandalkan ilmu politik, tetapi juga harus diimbangi ilmu lain, seperti sosial, budaya, dan ekonomi.

"Harus dilengkapi juga dengan kemampuan lain, disiplin ilmu yang lain seperti ilmu sosial, ilmu budaya, bahkan karena menangani keuangan daerah, ilmu tentang finance, ekonomi juga harus dikuasai," jelas Tito.

Baca juga: Mendagri: Lulusan IPDN harus menjadi ASN yang efektif dan efisien

Ia berharap calon purnapraja IPDN dapat membuat sistem birokrasi lebih efektif dan efisien. Apalagi pada tanggal 1 Agustus 2024 mereka akan dilantik secara resmi menjadi birokrat dan disebar ke seluruh Indonesia.