Pj Gubernur Jabar jelaskan arahan Presiden soal aplikasi birokrasi harus mempermudah

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mulai tahun ini baik instansi pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru, platform baru, karena hingga saat ini terdapat sekitar 27.000 aplikasi milik kementerian/lembaga hingga pemda yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi sama sekali.

"Kalau ada (aplikasi) yang baru, ada yang baru lagi, apa yang terjadi, instal lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita stop. Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita," tuturnya.

Jokowi pun ingin GovTech yang diluncurkan hari ini terus menguat, dimana dalam satu portal terdapat layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya.

"Satu portal terintegrasi, yang kita namakan INA Digital," ungkap Presiden.

Selanjutnya, Jokowi menyebut bahwa selain infrastruktur digital, ASN juga harus disiapkan menjadi talenta digital yang siap menjalankan sistem digitalisasi yang baik.

Ia pun berpesan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemda harus bersama melakukan integrasi. Pun dalam hal yang bersamaan harus meninggalkan egosentris dan mindset lama.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pj Gubernur Jabar jelaskan arahan Presiden aplikasi harus mempermudah