DJPb Jabar: Perlu mengantisipasi dampak pendapatan negara turun pada APBD

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp5,02 triliun dikontribusi oleh kenaikan pembayaran belanja gaji dan tunjangan TNI/Polri serta PNS, seiring kenaikan gaji pokok PNS dan TNI/Polri, belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito.

"Termasuk belanja gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS, serta PPPK," ucapnya.

Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp5,72 triliun, tumbuh 113,32 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan peningkatan kinerja pada hampir seluruh jenis belanja barang, terutama dikontribusi oleh kegiatan penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi tahun 2024 pada KPU, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta pelayanan kesehatan dan JKN.

Realisasi Belanja Modal, sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp1,35 triliun, tumbuh signifikan sebesar 92,62 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang dikontribusi realisasi pada Program Ketahanan Sumber Daya Air, infrastruktur dan Wajib Belajar 12 tahun, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tercatat sebesar Rp17,13 miliar, Realisasi Bansos sampai Maret 2024 untuk Rehabilitasi Sosial sebesar Rp2,39 miliar dan Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial sebesar Rp14.73 miliar.

"Penyaluran Bansos di Jawa Barat pada tahun 2020 sampai 2023 terbesar di tujuh Kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung yang diikuti dengan kenaikan IPM setiap tahunnya," ujarnya.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 sampai 31 Maret 2024 lebih besar dibanding periode yang sama tahun 2023, realisasi TKD meningkat 10,39 persen dibanding realisasi Maret 2023 dari Rp16,8 triliun menjadi Rp18,55 triliun.

"Hingga Maret 2024, hampir semua jenis TKD telah terealisasi, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Realisasi terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,31 triliun yang merupakan penyaluran DAU Block Grant. Kemudian DAK Non Fisik sebesar Rp5,57 triliun yang berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ( BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan)," ujarnya.