Komisi V DPR RI kritisi kondisi Terminal Bus Baranangsiang Bogor

Kota Bogor (ANTARA) - Komisi V DPR RI mengkritisi kondisi sarana prasarana Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat yang dinilai tidak memadai.

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan kondisi sarana dan prasarana Terminal Baranangsiang menjadi perhatian pihaknya karena terminal ini menjadi titik mudik Lebaran.

Dari hasil kunjungan kerja spesifik yang dilaksanakan hari ini, menurut Mulyadi akar masalah bukan berada pada konteks revitalisasi yang tak kunjung dimulai, namun pada legalitas.

“Karena tidak mungkin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengintervensi status terminal yang secara legalitas masih bermasalah,” ujarnya pula.

Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera memberikan laporan khusus, termasuk legal audit, action plan, dan time prime, supaya ke depan Terminal Baranangsiang betul-betul bisa direvitalisasi dengan baik.

Sebab, menurutnya, terminal ini merupakan akses dari Bogor menuju Jakarta. Mulyadi sendiri merasakan kemacetan di titik Km 20, karena pergerakan masyarakat Kota Bogor yang akan beraktivitas di Jakarta.

“Kalau moda transportasi dan sarana prasarana terminalnya bagus, saya kira ada potensi untuk mengurangi kemacetan ke arah Jakarta,” ujarnya lagi.

Mulyadi menilai, area Terminal Baranangsiang merupakan titik yang strategis dengan potensi komersial yang tinggi.

Seharusnya, kata dia, terminal yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ini dibicarakan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah terkait rencana ke depannya, untuk mengatasi minimnya sarana dan prasarana, serta pelayanan masyarakat.