Bey Triadi kaji ulang rencana penerbitan obligasi daerah

"Tapi apakah seperlu itu? Memang obligasi menunjukkan bahwa keuangan Jawa Barat sehat. Tapi saya minta dipertimbangkan betul, jangan sampai nanti menjadi beban. Kalau ratusan miliar, lebih baik gunakan APBD. Masih banyak pertimbangan, kalau saya lebih baik berhati-hati, jangan dulu diputuskan tahu-tahu ke depannya ada pendanaan yang lebih murah atau menjadi beban," ujarnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan Jawa Barat akan menjadi pilot project penerbitan obligasi daerah dari kementerian, dalam mengakselerasi pembangunan.

Menurut dia, kebutuhan Jawa Barat dalam membangun infrastruktur secara merata dan representatif, dibutuhkan anggaran paling tidak sekitar Rp800 triliun.

Bila dalam lima tahun, pembangunan infrastruktur mengeluarkan biaya Rp50 triliun dari APBD, maka butuh waktu hingga 80 tahun supaya infrastruktur betul-betul layak seperti yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, butuh skema lain dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya memanfaatkan obligasi daerah.

Baca juga: OJK Jabar dorong pemanfaatan obligasi daerah

"Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu. Khususnya infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur," ucap Ridwan Kamil.

Guna merealisasikan ini, dia mengatakan tinggal membuat kesepakatan bersama dengan DPRD Jawa Barat dalam mengambil keputusan, dia berharap, cita-cita ini dapat sejalan dengan DPRD sehingga percepatan pembangunan dapat segera tercipta.

"Step awalnya sudah, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu. Bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya. Seperti contoh, saya ilustrasikan rumah tangga. Mau enggak nunggu dulu 20 tahun, dapat uang cash baru membangun rumah. Kamu gunakan instrumen keuangan yang namanya KPR, di DP, dicicil. Rumahnya jadi, bisa jadi warung. Pola yang sama belum terjadi di level pemerintahan, masih cash and carry," ujarnya.

Selain itu, Ridwan Kamil turut meminta faktor-faktor politis tidak dilibatkan dalam upaya ini, supaya pembangunan Jawa Barat tidak terhambat, sebab menurut dia, siapapun pemimpin Jawa Barat kelak pasti sepakat dalam percepatan pembangunan yang secara merata.

"Ini kan sifatnya jangka panjang. Masa jabatan gubernur hanya lima tahun. Hal-hal yang sifatnya politis begini yang menghalangi kemajuan pembangunan. Pembangunan enggak bisa diukur lima tahun, ada sekian persen berkelanjutan siapapun pemimpin daerah," katanya.