Presiden Jokowi ingatkan etika dan sopan santun tanggapi kritik BEM UGM

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak mengenai adanya etika dan sopan santun ketimuran dalam menyampaikan kritik atau pendapat.

Jokowi mengatakan hal itu guna menanggapi kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) terhadap dirinya.

"Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja (mengkritik); tetapi, perlu saya juga mengingatkan, kita ini ada etika, sopan santun ketimuran," kata Jokowi di Sentiong, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, BEM KM UGM menyampaikan kritik yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Kritik terhadap Jokowi itu terpampang pada spanduk berukuran sekitar 4x3 meter dan dipasang di sebelah utara Bundaran UGM, Yogyakarta, Jumat (8/12).

Spanduk tersebut memuat tulisan berwarna merah "Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan" dengan wajah Jokowi tampak terbagi menjadi dua sisi, yakni menggunakan mahkota raja dan memakai topi petani.


Pemerintah Jamin Kuliah 900 ribu Mahasiswa

Sebeumnya di tempat terpisah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan pemerintah telah menjamin pembiayaan kuliah sekitar 900 ribu mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang terdata hingga 2023.

"Saya senang penerima KIP Kuliah mencapai 900.000 pada 2023, ini lompatan yang sangat besar sekali," kata dia saat membuka Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka Ke-3 Tahun 2023 di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta diikuti dalam jaringan (daring) di Jakarta, Senin. Ia mengatakan para penerima KIP Kuliah itu mahasiswa yang belajar di luar kampus melalui Program Kampus Merdeka.

Sejak 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan program KIP Kuliah sebagai bantuan sosial dalam bidang pendidikan tinggi yang merupakan perkembangan dari program Bidikmisi yang sudah digulirkan pemerintah sejak 2011.

KIP Kuliah untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi.

Dilansir dari laman Kemendikbudristek, ada empat kategori mahasiswa yang berhak memperoleh KIP Kuliah. Pertama, alumnus SMA/SMK/sederajat tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya yang memiliki KIP.

Kedua, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang dibuktikan dengan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang merupakan program Kementerian Sosial atau penghuni panti sosial atau panti asuhan.

Ketiga, mahasiswa dari kalangan korban di daerah bencana alam, daerah konflik, dan daerah yang memiliki kekhususan lainnya.

Keempat, mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses, seperti mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Beasiswa afirmasi pendidikan tinggi untuk pelajar dan mahasiswa daerah 3T sudah mencapai 7.400 peserta. Saya kira ini sebuah jumlah yang sangat besar sekali," katanya. Secara statistik, pendaftar KIP Kuliah terus melonjak. Pada 2020 ada 689.000 pendaftar kemudian meningkat 840.000 mahasiswa pada 2021.

Pada 2022 jumlahnya naik menjadi 941.000 pendaftar dan per 3 Agustus 2023 sudah 946.000 pendaftar.

Salah satu penerima KIP Kuliah, Tengku Nabila, mengatakan ilmu yang ia dapat melalui Program Kampus Merdeka Angkatan 5 dimanfaatkan untuk mengejar anak-anak di sekolah lain.

"Kehidupan saya bisa mengajar anak-anak yang sangat ber-impact (pengaruh) kepada anak-anaknya, bahwa anak-anak butuh mahasiswa untuk lebih dekat dengan anak dan lingkungannya," kata mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) itu.
 


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi ingatkan etika dan sopan santun ketimuran soal kritik BEM UGM