Pemprov Jawa Barat pertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen

Bey juga menekankan pentingnya memprioritaskan belanja yang berfokus pada hasil serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menghindari tindakan korupsi.

 

Sedangkan untuk kepala daerah di Jabar, Bey berpesan agar pelaksanaan APBD 2024 lebih difokuskan pada perbaikan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Namun, hal itu pun tidak serta merta melupakan upaya untuk menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja serta memperbaiki kebijakan maupun administrasi perpajakan daerah.

Baca juga: Kawasan pertanian Jabar selatan bisa jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi

 

“Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN pemerintah pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras. Penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah harus dilakukan,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Kementerian Keuangan, mengungkapkan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 di Jabar termasuk yang tercepat.

 

“Di Jabar, Belanja Pemerintah Pusat 2024 dialokasikan Rp48,30 triliun. Kemudian DIPA Kantor Pusat Rp12,93 triliun, DIPA Kantor Daerah Rp35,01 triliun, DIPA Dana Dekonsentrasi Rp76,04 miliar, dan DIPA Tugas Perbantuan Rp290,66 miliar,” katanya.

 

Ia menambahkan APBN masih menjadi instrumen utama yang diandalkan dalam kurun waktu 2020-2023. Khususnya untuk meredam gejolak seperti pandemi COVID-19 hingga geopolitik yang berdampak pada sektor ekspor-impor.