Kota Bandung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye terhadap peserta Pemilu 2024 harus mengajukan izin kepada kepolisian, yakni Kepolisian Resor Kota Besar Bandung sebagai dasar untuk mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP).
“Semua partai bisa kampanye, tapi ada syaratnya mereka harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada jajaran kepolisian sesuai tingkatan,” kata Ketua KPU Kota Bandung, Suharti di Bandung, Minggu.
Suharti mengatakan pelaksana kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan. Dasar pemberitahuan inilah yang digunakan untuk mengeluarkan STTP Kepolisian sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan.
“Kami berharap seluruh partai politik melaksanakan tahapan kampanye sesuai dengan aturan maupun regulasi yang ada, agar pengamanan juga bisa maksimal,” katanya.
Selain itu, dia juga meminta kepada peserta Pemilu untuk tidak memanfaatkan peluang untuk mencuri start sebelum masuk waktu kampanye sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam peraturan KPU yakni 28 November 2023.
Untuk pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2024, dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
“Karena tahapan kampanye sudah di ambang mata, hanya tinggal menyisakan beberapa hari lagi menjelang tanggal 28 November. Kami berharap seluruh partai politik untuk bisa kondusif, tertib, aman dan santun menghadapi tahapan kampanye,” kata dia.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah menggelar deklarasi Pemilu damai bersama unsur jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung, Bawaslu, partai politik hingga unsur jajaran kewilayahan sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman terkait dengan tata cara atau aturan dalam berkampanye.
“Jangan sampai Pemilu ini membuat orang khawatir, takut, tetapi pesta demokrasi ini membuat semua orang merasa riang menyambut pemilihan 2024, untuk menentukan pemimpin di lima tahun mendatang,” kata Suharti.
