Garut (ANTARA) - Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan Bank Jabar Banten (BJB) harus membatasi pemberian pinjaman ke aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Garut, Jawa Barat, karena banyak ASN hampir 90 persen gajinya untuk bayar utang dengan bunga cukup besar dibandingkan perbankan lain, akibatnya kinerja ASN menurun karena memikirkan utang ke bank.
"Jangan terlalu agresif, kalau mau persentase 40 persen baru boleh dikasih pinjam, ini enggak, sampai 90 persen," kata Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Kamis.
Baca juga: Bupati Garut minta razia minuman keras ditingkatkan jelang tahun baru
Ia menuturkan selama ini ASN maupun PPPK di Garut terjerat utang ke BJB dengan jumlah pinjaman yang hampir menghabiskan gajinya sebesar 90 persen setiap bulan.
Jumlah ASN di Garut sebanyak 13 ribuan orang, kata dia, hampir 80 persen meminjam uang ke BJB, belum dari kalangan status PPPK yang juga memiliki utang ke BJB dengan sisa gaji Rp400 ribu setiap bulan.
Menurut dia, persoalan banyak ASN maupun PPPK yang terjerat utang di BJB itu karena agresifnya BJB menawarkan pinjaman uang kepada pegawai pemerintah tanpa mempertimbangkan sisa besaran gaji yang diterima pegawai.
"Iya, digoda agresif sekali, ada gaji PPPK hanya tinggal Rp400 ribu. Pinjaman PNS di Garut ini sudah tinggi, Rp3 triliun, jadi orang itu gajinya sudah habis, itu gara-gara digoda sama BJB," katanya.
Bupati mengaku khawatir dengan gerakan agresif BJB tersebut, sebaiknya tidak terlalu agresif dan memberikan batasan minimal bisa menyisakan gaji sebesar 60 persen, jadi tidak habis hampir 90 persen untuk bayar utang ke BJB.
Kondisi pegawai pemerintah yang terlalu besar memikirkan utang, kata Bupati, berpengaruh pada kualitas kinerja, apalagi jangka waktunya lama dengan bunga tinggi.
"Kalau sudah mau habis itu 'top up' lagi, nah saya ingin berdasarkan penelitian kinerja. Kinerja PNS itu berkurang karena gajinya hanya tinggal Rp500 (ribu)," katanya.
