DPRD Jabar: Pemkab Garut harus bentuk KPAID untuk bina dan pendampingan hukum anak

Adanya persoalan anak tersebut, kata Enjang, Pemkab Garut melalui dinas terkait dan melibatkan para ahli untuk melakukan observasi dan konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, sehingga dapat diketahui motif dan menjadi pelajaran ke depannya.

"Sebagai bahan evaluasi dan edukasi bagi anak lainnya. Bagi para orang tua yang memiliki anak, kejadian ini harus jadi bahan evaluasi pola asuh anak, karena asupan pendidikan kepada anak dari luar seringkali tidak dapat dikontrol dan dapat jadi variabel pengaruh yang lebih kuat," katanya.

Ia menambahkan upaya mengatasi persoalan anak-anak tidak hanya peran pemerintah maupun orang tua, tapi semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan ketika menghadapi kasus kekerasan anak.

"Ini pentingnya bagaimana pemerintah hadir mulai dari tingkat RT dan RW, desa hingga pemda untuk menyusun solusi ketika menghadapi kasus kekerasan anak yang muncul di lingkungannya," kata Enjang.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Jabar: Pemkab Garut harus bentuk KPAID atasi masalah anak