Kota Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyatakan antisipasi pengamanan rangkaian pemilihan umum (pemilu) 2024 di daerahnya yang juga sebagai domisili atau kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi konsentrasi tersendiri untuk aparat gabungan TNI, Polri dan pemerintah kota.
"Bogor ini kan VVIP, karena domisili presiden, ada tamu negara, pimpinan negara, karena itu menjadi target utama biasanya, kalau ada aksi-aksi masa. Saya kira itu yang harus kita antisipasi," kata dia, usai menjadi pemimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di Lapangan GOR Pajajaran, Selasa.
Namun demikian, kata dia, Kota Bogor sudah berpengalaman dalam membangun sistem, berkoordinasi dan berkolaborasi antara pemerintah kota, TNI, Polri, tokoh masyarakat, ulama dan unsur masyarakat lain.
"Kita rapatkan barisan dan saya optimis bahwa bersama Forkopimda ini kita bisa mengantisipasi berbagai bentuk potensi kerawanan kamtibmas," kata dia.
Sebelumnya, dia menyebut ada lima potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah 2024.
Ia merinci, bahwa potensi gangguan Kamtibmas yang perlu dikoordinasikan selalu oleh penyelenggara pemilu dan Forkopimda ialah kesalahpahaman, aturan yang menimbulkan multiinterpretasi, ketidakmampuan penyelenggara pemilu, keberpihakan aparat dan skenario pengacauan.
Dari kelima potensi konflik pemilu, kata dia, pengalaman pemilu tahun 2019 di Kota Bogor yang terjadi adalah poin pertama yakni kesalahpahaman.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bima Arya: Bogor domisili presiden perlu antisipasi pengaman pemilu
