Pemkab Garut akan gunakan BTT untuk atasi bencana kekeringan

Garut (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Garut, Provinsi Jawa Barat Nurdin Yana menyatakan biaya tak terduga (BTT) tahun 2023 bisa digunakan untuk penanggulangan bencana kekeringan membantu masyarakat yang kesulitan air bersih maupun lahan pertaniannya tidak produktif akibat musim kemarau di kabupaten itu.

"Sebetulnya dari sisi katakanlah sisi pemanfaatan dana yang orientasinya dari BTT itu kita bisa lakukan, karena memenuhi syarat itu (penetapan bencana)," kata Nurdin Yana di Garut, Senin.

Baca juga: Bupati Garut: Pemborong harus amanah kerjakan proyek pemda

Ia menuturkan, kebijakan bisa menggunakan BTT itu setelah adanya pernyataan dari Bupati Garut sebagai pimpinan daerah tentang musim kemarau tahun ini dan menyebabkan kekeringan sebagai bencana.

Kebijakan tentang kekeringan sebagai bencana itu, kata dia, juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar, sehingga ada kesamaan antara provinsi dengan kabupaten untuk bisa mengeluarkan BTT dalam penanggulangan bencana kekeringan.

"Dalam kerangka menghadapi bencana kekeringan kita sudah mengeluarkan surat pernyataan bupati, bahwa bencana kekeringan ini juga sudah ditetapkan Pak Bupati, kemudian ini juga provinsi juga hal yang sama terjadi," katanya.

Ia menyampaikan, selama ini ketika terjadi kekeringan seperti menyangkut permasalahan penyediaan air bersih kemudian Pemerintah Provinsi Jabar berjanji mau menanggulanginya, terkadang terkendala masalah kebijakan tidak ditetapkannya sebagai bencana.

"Hari ini ada dari provinsi maupun kita sudah nyambung, sehingga insya Allah ketika provinsi akan memberikan (penanggulangan) juga sekarang ada dasar hukumnya ketetapan itu," katanya.

Ia menjelaskan, persoalan bencana dampak kemarau itu terbagi dua hal yakni penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, kemudian jaminan air untuk kebutuhan sektor pertanian yang dilanda kekeringan.