Ia menambahkan, dengan mengasumsikan peningkatan koridor setiap tahun, kebutuhan pembiayaan pihak ketiga akan meningkat terus sampai tahun kelima, oleh karenanya, ada juga skema besaran pembiayaan yang harus dikeluarkan pemerintah daerah melalui APBD, termasuk Kota Bandung.
Menurut dia, perkiraan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang harus dikeluarkan Kota Bandung tahun 2025 nanti sebesar Rp64,1 miliar, tahun 2026 sebesar Rp122,4 miliar, lalu tahun 2027 sebesar Rp151,7 miliar.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan Pemerintah Kota Bandung akan memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan BRT, terutama terhadap beberapa isu yang terjadi di lapangan.
"Seperti kita akan lakukan pembenahan parking on street, fasilitas pejalan kaki, pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar di sepanjang koridor. Lalu kami juga bantu menyediakan dan revitalisasi terminal agar dapat difungsikan sebagai start/end station BRT. Lalu koordinasi dengan setiap dinas dan instansi terkait di lingkup Kota Bandung untuk implementasi koridor BRT," ucapnya.
Selain itu, Ema mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung juga fokus pada penambahan dan implementasi rute feeder BRT yang inklusif yang disesuaikan dan terintegrasi dengan rencana Rute BRT.
"Rencana rute feeder dapat dijadikan hanya sebagai pilot project dalam masa transisi, namun harus disesuaikan dengan implementasi rute BRT, harus terintegrasi menjadi satu sistem dengan rute BRT. Kita desainkan armada feeder yang mendukung inklusivitas dan keamanan bagi pengguna," tutur Ema.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sebanyak 20 jalur BRT hubungkan lima wilayah sekitar Bandung Raya
