Antarajawabarat.com, 26/6 - Asian Development Bank (ADB) menyatakan siap membantu dan mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Jabar termasuk tim yang dibentuk oleh Pemprov Jabar untuk melakukan kajian yang menyangkut persiapan penerbitan obligasi daerah dan investasi pemerintah daerah.
"Kita ingin membantu karena merupakan usaha kami dalam membantu dan mendukung pembangunan infrastruktur daerah," kata Public Management Economict Asian Development Bank Rabin Hattari, di Kota Bandung, Rabu.
Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Rabin menuturkan pihaknya juga ingin melihat sisi bahwa kebutuhan infrastruktur daerah itu sangat meningkat dengan limited capacity building.
"Maka daerah-daerah memerlukan pendanaan yang lebih inovatif," katanya.
Ia mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap Pemprov Jabar tersebut pihaknya akan memberikan shadow rating lalu "financial management assistant" atau manajemen kemampuan Pemprov Jabar dalam mengelola keuangan daerah.
"Selain itu, nanti kita juga akan membantu hal-hal lain seperti membuat perda-perda yang mendukung obligasi daerah," kata dia.
Dari segi kesiapan penerbitan obligasi tersebut, kata Rabin, Pemprov Jabar dinilainya sudah siap dalam rencana tersebut.
"Kesiapannya, tadi Pak Gubernur juga bilang sangat kuat, dan juga dari sisi komitmen sudah ada. Kami membantu karena signal komitmen sudah ada. Dengan adanya SK Gubernur membuat tim, dan tim ini sudah bekerja sejak dua tahun lalu untuk membuat obligasi," katanya.
Pihaknya memperkirakan penerbitan obligasi Pemprov Jabar itu akan terwujud dua tahun lagi atau sekitar tahun 2015.
"Mungkin sekitar dua tahun ke depan. Jadi prosesnya, ini baru tahap awal," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengapresiasi niat ADB itu dan berharap ada tindaklanjut yang nyata dengan berpartisipasi dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan sejahtera.
Apalagi, lanjut Heryawan, lembaga ADB banyak berperan penting dalam program pembangunan di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat.
"Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik segala dukungan, baik itu dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman pembangunan yang dimiliki ADB. Diantaranya fokus kepada pengalokasian sumberdaya yang efektif dan efisien," katanya.
Menurut Heryawan, pertemuan kali ini merupakan wujud komitmen ADB untuk memperkuat kiprahnya dalam pembangunan di Jawa Barat.
Dikatakan dia, untuk membangun infrastuktur Jabar butuh dana sekitar Rp500 triliun sementara APBD sebesar Rp14 triliun tidak semua untuk infrastruktur.
"Sehingga butuh alternatif pendanaan. Diantaranya rencana menerbitkan obligasi," katanya.
Untuk itu, kata Heryawan, terbit Kepgub No. 588.05/Kep.1321-Admrek/2012 tentang Perubahan Atas Kepgub JabarNomor 588.05/Kep.1344-Adm.Rek/2011 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah, dengan tugas menyiapkan rencana penerbitan obligasi Daerah yang mencakup kerangka acuan kegiatan, studi kelayakan, proyeksi keuangan, perhitungan kemampuan keuangan daerah dan perhitungan aset daerah.
Ia menuturkan, adapun tindaklanjut Kepgub itu, telah menggelar sejumlah kegiatan persiapan diantaranya mengundang narasumber dari instansi terkait seperti Ditjen Perimbangan Keuangan, Direktorat Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, ADB, Pusat Investasi Pemerintah, PT Mandiri Sekuritas dan PT. BCA Sekuritas.
"Selain itu, tim telah menyusun jadwal kerja dan pertemuan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2013. Tim juga telah melakukan berbagai kajian yang menyangkut persiapan penerbitan obligasi daerah dan investasi pemerintah daerah," katanya.
Ia menambahkan, terkait persiapan penerbitan obligasi, telah dilakukan Shadow Rating oleh PT Pefindo yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI dan ADB, dimana hasil penilaiannya adalah AA- (double A minus).
"Ini artinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai obligor berkemampuan SANGAT KUAT untuk memenuhi komitmen jangka panjang atas kewajiban," ujar dia.
Sementara kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2009 hingga 2012 mengalami kenaikan rata-rata Rp2,512 triliun atau+ 33 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp1,026 triliun atau +20 persen per tahun.