BNPB perkuat koordinasi pasca-835 kejadian bencana

“Terkait penanganan COVID-19 dan PMK, meskipun situasi relatif terkendali, Satgas COVID-19 dan PMK masih ada dan digabung menjadi satu dengan masa tugas hingga akhir Juni 2023,” ujar Suharyanto yang juga Satgas COVID-19 dan PMK.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana hidrometeorologi basah yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini terjadi dengan maupun tanpa hujan.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam disaster briefing yang diikuti daring di Jakarta, Selasa, mengatakan hal itu menjadi pertanda musim peralihan dengan adanya cuaca ekstrem, sehingga faktor tersebut mempengaruhi frekuensi kejadian bencana mingguan yang sudah mulai tampak surut pada 20-27 Maret 2023.

"Sebenarnya dari awal Maret lalu frekuensi kejadian bencana mingguan kita sudah agak turun. Jadi kalau misalkan di puncak musim hujan di Januari, Februari itu frekuensi kejadian bencana kita ada di 60-70 kejadian per minggu, dan sekarang kita udah di 47 kejadian," kata Abdul.

Abdul menyebut dominasi bencana hidrometeorologi basah kali ini memiliki karakteristik berbeda dengan puncak musim hujan pada Januari - Februari lalu, dimana durasi genangan terjadi sangat lama.

Misalnya yang terjadi di Jawa Tengah beberapa waktu lalu, kata dia, terjadi genangan yang cukup lama surut sehingga mengganggu alur pengiriman barang dari Jawa Timur ke DKI Jakarta.

"Tapi saat ini cenderung curah hujan sangat tinggi tapi waktunya singkat, sehingga ini kadang-kadang membuat bahaya ikutan yang lain yaitu tanah longsor," kata Abdul.

Seperti yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, banjir dan tanah longsor di kawasan tersebut menyebabkan empat meninggal dan cukup banyak penduduk yang terdampak.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB perkuat koordinasi pasca-835 kejadian bencana hingga awal April