Tantangan merawat toleransi di Kota Bogor

Misalnya, di Bogor, beberapa waktu banyak kejadian soal GKI Yasmin dan Syiah, bahkan kita dengar juga bahwa pertemuan gerakan aliansi anti-Syiah akan difasilitasi pemerintah kota dan diadakan di gedung wali kota.  Hal itu menjadi catatan dan pertanyaan Setara Institute,  bagaimana mungkin pemerintah memfasilitasi kelompok-kelompok intoleran.

Ada korelasi yang kuat antara peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan peristiwa yang terjadi di kota dengan hasil survei tersebut.

Kini, penyelesaian masalah GKI Yasmin atau GKI Pengadilan telah terwujud dengan usaha keras pemerintah kota, pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat.

Begitupun dengan perda P4S yang disoal karena menyinggung LGBT telah disosialisasikan terus melalui berbagai kesempatan mengenai maksud dan tujuannya. Apalagi isu plularisme yang terjaga, cukup banyak mendapat apresiasi.

Hanya saja, Pemkot Bogor menangkap bahwa tantangan besar ke depan ialah merawat keberhasilan menjaga kebersamaan dalam toleransi dan edukasi yang baik.

Bima Arya hanya bisa menuruti nasihat senior sekaligus tokoh yang ia kagumi, yaitu Mendagri Tito Karnavian, bahwa setiap masalah ada  lapisan yang perlu dipetakan untuk menghasilkan solusi atau jalan keluar.

Di sisi lain, Pemkot Bogor bersepakat dengan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan keharmonisan. Saat ini, tugas bersama seluruh elemen adalah terus menjaga keharmonisan yang telah terwujud lewat perjuangan dan kebersamaan semua pihak. 

 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menggali isu toleransi dari Kota Bogor